Selasa 26 Jan 2021 20:04 WIB

Legislator: Cuitan Ketua DPC Gerindra Agar Anies Fokus Kerja

Politikus PDIP mengomentari cuitan Ketua DPC Jaktim Gerindra yang minta Anies mundur.

Rep: Flori Sidebang / Red: Bayu Hermawan
Gembong Warsono.
Foto: @gembong_warsono
Gembong Warsono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Ketua Partai Gerindra Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari jabatannya. Menurut Gembong, pernyataan Ali itu sebagai bentuk peringatan kepada Anies untuk lebih fokus lagi dalam bekerja.

"Ya yang pasti peringatan buat Pak Anies untuk fokus bekerja. Itu aja, karena kan suara muncul dari partai pengusung. Lah, kalau partai pengusung sudah menyuarakan sesuatu, itu kan peringatan keras buat Pak Anies untuk fokus bekerja," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (26/1).

Baca Juga

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu pun mengaku tidak mengetahui persis maksud Anies menyerahkan penanganan Covid-19 di Jabodetabek kepada pemerintah pusat. Namun, Gembong menilai, jika usulan Anies itu dalam konteks koordinasi, maka tidak ada yang salah.

Sebab, jelas dia, Jakarta memang bersinggungan dengan beberapa daerah penyangga lainnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Karena kan enggak mungkin Pak Anies memerintahkan Kabupaten Tangerang misalnya. Maka menyerahkan koordinasinya ke pemerintah pusat. Kan mungkin yang dimaksud itu," tutur Gembong.

"Tapi kalau itu menyerahkan dalam implementasi kebijakan ya itu enggak benar. Maka substansi Pak Anies apa perlu kita dalami dulu. Yang dimaksud menyerahkan ke pemerintah pusat itu apa yang dimaksud gitu," ujarnya menjelaskan.

Meski demikan, menurut Gembong, dalam penanganan Covid-19, Jakarta memang tidak bisa bergerak sendiri lantaran memerlukan koordinasi dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Padahal, Anies tidak memiliki kewenangan pada masing-masing daerah tersebut.

"Tapi mungkin yang saya tangkap, ini kan Jakarta enggak bisa sendirian. Artinya ada daerah penyangga, daerah penyangga itu kan yang di luar kewenangan, di luar jangkauan Pak Anies. Karena itu di luar jangkauan, makanya koordinasi diserahkan ke pemerintah pusat, kalau itu yang dimaksud Pak Anies, saya kira logis," jelasnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement