Sabtu 23 Jan 2021 23:13 WIB

IDI Sumbar Hadapi Tantangan Geografis Saat Distribusi Vaksin

Luasnya wilayah Sumbar dan beratnya medan harus dilalui petugas pendistribusi vaksin.

36.920 Dosis Vaksin Sinovac Sampai di Sumbar, Selasa (5/1)|
Foto: Republika/Febrian Fachri
36.920 Dosis Vaksin Sinovac Sampai di Sumbar, Selasa (5/1)|

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat menghadapi tantangan distribusi vaksin Covid-19. Alasan, faktor geografis berupa luas wilayah dan beratnya medan harus dilalui petugas pendistribusi vaksin.

"Distribusi jadi tantangan terbesar karena daerah yang dijangkau bukan perkotaan saja namun juga daerah perbatasan hingga terisolir sampai kepulauan," kata Ketua IDI Sumbar Pom Harry Satria di Padang, Sabtu (23/1).

Baca Juga

Menurutnya, distribusi dan penyimpanan harus dilakukan sedemikian rupa agar vaksinasi tetap efektif.

"Dan pada tahap ini kerap terjadi peluang kesalahan seperti prosedur penyiapan, penanganan dan penyimpanan sehingga menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi," ujarnya.

Oleh sebab itu ia mengingatkan Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab vaksin agar memperhatikan hal ini. Sehingga, jika ada dampak bisa terkendali dengan baik agar kepercayaan masyarakat tinggi.

Ia memberi contoh kesalahan prosedur vaksinasi mulai dari jarum suntik tidak steril, salah lokasi penyuntikan hingga pemberian vaksin yang masih beku. Kemudian terkait dengan kejadian lain setelah vaksinasi namun tidak disebabkan oleh vaksin atau prosedur pemberiannya menurut dia biasanya gejala yang timbul bersifat sementara.

"Ada juga reaksi terkait kecemasan sebagai akibat dari suntikan imunisasi seperti pingsan, hiperventilasi, muntah dan kejang," kata dia

Harry menerangkan idealnya vaksin tidak menimbulkan efek sampang. Kalau pun ada semestinya efek vaksin sangat ringan.

"Reaksi lokal dan sistemik seperti rasa sakit dan demam bisa muncul setelah imunisasi sebagai bagian dari proses reaksi kekebalan," katanya.

Terkait dengan adanya peluang terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi masyarakat dapat melapor pada puskesmas dan fasilitas kesehatan.

"Hasil pelacakan dilaporkan ke Pokja/Komda PP-KIPI untuk dilakukan analisis kejadian dan tindak lanjut kasus," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement