REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sudah mengizinkan pengungsi Gunung Merapi pulang ke rumahnya. Namun, belum semua pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk memulangkan pengungsi.

Kepala BPPTKG, Hanik Humaida mengatakan, mereka hanya memberikan rekomendasi terkait potensi bahaya yang mengancam penduduk. Karenanya, tindak lanjut tetap diserahkan pemerintah daerah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Yang menindaklanjuti BPBD, BPBD sudah menindaklanjuti lewat aturan-aturan yang mereka punya, mereka punya standar menentukan tanggap darurat dan sebagainya," kata Hanik, Jumat (22/1).

Ia menekankan, memang tidak ada rekomendasi ketika status Gunung Merapi harus mengungsi. Apalagi, Hanik berpendapat, pelaksanaan evakuasi tidak semudah itu, sehingga ada banyak yang harus dilakukan seperti pembuatan rencana kontijensi.

Jadi, kata Hanik, sebenarnya aturan yang ada digunakan untuk proses evakuasi kalau terjadi erupsi eksplosif. Sebab, evakuasi tidak bisa dilakukan mendadak, jadi yang digunakan dasar ketentuan atau SOP yang dibuat pemerintah daerah.

Terkait komunikasi BPPTKG ke BPBD maupun pemerintah daerah, ia menekankan, sampai saat ini semua lancar. Biasanya, lanjut Hanik, setiap ada rekomendasi terbaru BPPTKG memang selalu berkoordinasi ke BPBD sekitar Gunung Merapi.

"Kalau ada perubahan signifikan kami langsung komunikasi, tapi memang ada beberapa pertimbangan bagi BPBD menentukan evakuasi yang dilakukan," kata Hanik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika