REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial di Kota Bogor, Jawa Barat sudah dimulai. Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, ada 37.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan bantuan tahap pertama pada 2021.
"Untuk tahun ini ada 37.014 KPM yang akan menerima bantuan. Bantuan akan disalurkan mulai Januari hingga April nanti," ujar Kepala Dinsos Kota Bogor, Anggraeny Iswara, Kamis (21/1).
Anggraeny mengatakan, setiap KPM yang sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS, nantinya akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu. Bantuan tersebut akan diantarkan langsung oleh petugas dari PT Pos Indonesia.
Meski hanya memantau penyaluran BST, Anggraeny mengungkapkan, para petugas Dinsos Kota Bogor juga memberikan graduasi mandiri kepada para penerima. Yakni, memberikan pendampingan penggunaan bantuan, yang bertujuan agar bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi para KPM.
"Kan program nasional itu menurunkan angka kemiskinan, pemerintah juga tidak seterusnya mengintervensi. Ada saatnya memberikan stimulan atau penyemangat dia agar mereka bangkit," kata Anggraeny menjelaskan.
Dengan adanya gredulasi mandiri yang terdapat di DTKS, diharapkan warga yang menerima bantuan setelah lima tahun bisa mandiri.
Secara terpisah, Anggota Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengapresiasi langkah Kemensos untuk memperpanjang program penyaluran BST bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19. Menurut Ence, bantuan ini penting, sebab pandemi Covid-19 masih belum hilang. Ditambah lagi adanya beberapa lapisan masyarakat yang terdampak ekonominya karena Covid-19.
"Langkah ibu Menteri (Menteri Sosial Tri Rismaharini-Red) untuk memperpanjang masa penyaluran ini perlu diapresiasi. Karena masyarakat masih membutuhkan ini," kata Ence.
Namun, Ence menyikapi penyaluran bantuan tersebut. Berdasarkan aduan yang dia terima, pihak PT Pos kurang maksimal dalam menyalurkan bantuan.
"Ada beberapa warga yang ngeluh tidak diantarkan gironya. Jadi menurut saya, sebelum dimulai penyaluran, pihak PT Pos harus dievaluasi, apakah masih sanggup atau tidak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika