Selasa 19 Jan 2021 19:28 WIB

Bencana Mengancam, Pemda Perkuat Logistik dan Mitigasi

Mitigasi harus dilakukan lebih baik untuk mencegah terjadinya korban jiwa massal.

Rep: bowo pribadi/ Red: Hiru Muhammad
Aktivitas puncak Gunung Merapi mengeluarkan asap putih terlihat dari kawasan Kalitalang, Balerante, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (24/12/2020). Berdasarkan data pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) periode (23/12/2020) untuk laju deformasi Gunung Merapi dari EDM Babadan sebesar 10 centimeter per hari dalam tiga hari dengan kegempaan guguran sebanyak 44, fase banyak 265, vulkanik dangkal 56, tetonik satu dan hembusan 65.
Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho
Aktivitas puncak Gunung Merapi mengeluarkan asap putih terlihat dari kawasan Kalitalang, Balerante, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (24/12/2020). Berdasarkan data pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) periode (23/12/2020) untuk laju deformasi Gunung Merapi dari EDM Babadan sebesar 10 centimeter per hari dalam tiga hari dengan kegempaan guguran sebanyak 44, fase banyak 265, vulkanik dangkal 56, tetonik satu dan hembusan 65.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Pemerintah daerah di Jawa Tengah diminta untuk memperkuat logistik bantuan korban bencana serta mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana yang ada di wilayahnya.

Hal ini dipandang penting mengingat kondisi cuaca akhir- akhir ini cenderung memburuk yang ditandai dengan semakin meningkatnya curah hujan di hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Bahkan bencana banjir sudah melanda sejumlah wilayah seperti Pekalongan, Kota Semarang, dan kabupaten Demak. “Termasuk ancaman longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Brebes,”  kata Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, usai meninjau dampak banjir di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Selasa (19/1).

Menurutnya, antisipasi penanganan bencana alam harus dipersiapkan oleh kabupaten/ kota maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, khususnya terkait dengan mitigasi dan logistik bantuan korban bencana alam.

Penting dimatangkan perencanaan cadangan logistik yang disiapkan untuk bantuan korban bencana alam. “Terlebih di tahun 2020 ada relokasi/ refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” tegasnya.

Di sisi lain, jelas politisi Partai Gerindra Jawa Tengah ini, belajar dari berbagai peristiwa bencana alam sebelumnya, mitigasi harus dilakukan lebih baik untuk mencegah terjadinya korban jiwa massal.

Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi perihal cuaca ekstrem dan curah hujan yang cukup tinggi di bulan Januari ini. “Maka pemerintah daerah mesti melakukan berbagai antisipasi dalam menghadapi kemungkina yang terjadi,” tanasnya.

Sebelumnya, Tudi –yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini menyambangi dan melihat kondisi para korban terdampak bencana banjir di lingkungan Meteseh, Kecamatan Tembalang.

Kedatangannya sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada warga terdampak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta bantuan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah dan komunitas Sepeda Hardcore.

Bantuan berupa kasur lantai, selimut, beras, bahan makanan serta berbagai kebutuhan anak- anak tersebut, secara simbolis diterimakan kepada Pelaksana tugas (Plt) Lurah Meteseh, Yuliatun di Posko Banjir yang berada di Masjid Arrahmah, Perumahan Cluster Dinar Indah, Meteseh.

Saat menyambangi para korban banjir, Yudi juga menerima banyak masuka maupun aduan dari warga. Misalnya terkait dengan peralatan kerja mereka banyak yang rusak akibat terendam banjir.

Salah satunya keluhan warga yang peralatan mesin jahitnya rusak karena terendam banjir yang terjadi Ahad (17/1) sore, sehingga untuk sementara tidak bias mencari nafkah. “Nanti secepatnya kita upayakan tukang service mesin jahit untuk diperbaiki,” tegas Yudi.

Tak lupa, ia juga meminta pada Plt Lurah Meteseh, Yuliatun untuk mendata apa saja kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan yang bakal diusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkait solusi permanen guna mencegah banjir tahunan tersebut.

“Jika mungkin diperlukan pengalihan aliran sungai, nanti akan kita diskusikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dicarikan solusi,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Lurah Meteseh, Yuliatun menyampaikan ada dua alternatif solusi guna menangani penyebab banjir di wilayah Kelurahan Meteseh tesebut, yakni relokasi warga atau memecah aliran sungai Pengkol.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement