Juga, penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.
Di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,2 persen).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan utang sepanjang 2020 mencapai Rp 1.226,8 triliun atau tumbuh 180,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 437,5 triliun.
Sri Mulyani menyatakan realisasi yang telah memenuhi 100,5 persen target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.220,5 triliun ini meningkat karena dilakukan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan utang disebabkan oleh peningkatan sangat tinggi dari penerbitan SBN netto yang mencapai Rp1.177,2 triliun atau meningkat 163,8 persen (yoy) dari periode yang sama 2019 sebesar Rp446,3 triliun.
Sri Mulyani memastikan pembiayaan utang akan tetap dilaksanakan secara prudent, fleksibel, dan terukur dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan yang paling efisien.
Sri Mulyani menilai rasio utang Indonesia dengan defisit 6,34 persen masih lebih baik dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat (AS) dan Prancis yang telah mencapai lebih dari 100 persen serta Jerman, China dan India di atas 60 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
