Rencananya, sebanyak 181,5 juta penduduk Indonesia masuk program vaksinasi Covid-19. Selain menyiapkan infrastruktur dan sumber daya, pemerintah menyiapkan pula fasilitas bagi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Covid-19.
Mereka yang sudah divaksin dan mengalami KIPI bisa langsung berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) dengan biayanya ditanggung pemerintah. "KIPI akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, jika mengalami gejala apapun silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dimanapun," kata Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi saat mengisi diskusi virtual MNC Trijaya bertema Vaksin, Siapa Takut?, Kamis (14/1) sore.
Ia menambahkan, jika seseorang mengalami KIPI adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maka klaim pembayaran melalui mekanisme asuransi sosial itu. Namun, dia melanjutkan, kalau belum terdaftar menjadi peserta maka klaim pembayaran sama seperti perawatan Covid-19.
Artinya, pembayarannya menggunakan skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengakui, penanganan ini sudah menjadi kewajiban pemerintah.
Terkait KIPI yang bisa dialami, Nadia menjelaskan ini sangat spesifik pada masing-masing orang karena sangat tergantung respons tubuh dari setiap penerima suntikan. "Makanya setelah divaksin, dia harus menunggu 30 menit itu supaya kami bisa melihat, memonitor kemungkinan munculnya efek samping. Selain itu, kami juga melakukan edukasi apa saja ciri-ciri efek sampingnya," ujar perempuan yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes ini.
Pihaknya juga mengaku telah membuat leaflet untuk sosialisasi pada masyarakat mengenai efek samping yang bisa dialami usai vaksinasi di fasyankes. Tak hanya itu, pihaknya juga telah melatih para dokter di fasyankes untuk mengenali efek samping ini.
"Sehingga kalau ada kasus, mereka (dokter) bisa mengenali KIPI dan melakukan tata laksana," katanya.
Sementara itu pemerintah memastikan ketersediaan peralatan pendukung dalam vaksinasi Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 sekaligus Vaksinasi Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, mengatakan tidak akan terjadi kekurangan.
"Satgas dan Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan industri peralatan medis Indonesia untuk memastikan persediaan material yang dibutuhkan ini," kata Wiku. Saat ini, tegas Wiku, pemerintah memprediksi tidak akan terjadi kekurangan dalam peralatan seperti jarum suntik.
Dalam kesempatan itu, Wiku kembali menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan berbagai jenis vaksin Covid-19. Indonesia sudah mengamankan, selain Sinovac yang sudah digunakan saat ini, ada pula AstraZeneca, Novavac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm dan produksi PT Bio Farma.
Keputusan penggunaan jenis vaksin itu sendiri sudah ditetapkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020. Ketersediaan vaksin menjadi salah satu prioritas utama dalam penyediaan vaksin, mengingat Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang ingin mengamankan vaksin Covid-19 untuk warganya.
"Akan jadi campuran beberapa vaksin yang berbeda, jelas karena ketersediaan vaksin di dunia juga sangat terbatas," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi memulai proses vaksinasi masyarakat Indonesia dengan penyuntikan perdana terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa menteri serta berbagai tokoh masyarakat pada Rabu (13/1). Pemerintah menargetkan tenaga kesehatan dan petugas layanan publik akan menjadi target pertama proses vaksinasi dengan proses distribusi telah dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
