REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan belum diterimanya bantuan tunai untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Jumat (8/1) kemarin. Ia menduga belum diterimanya bantuan tunai tersebut lantaran belum updatenya 100 persen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ketika ada transisi dari bansos ke bantuan tunai.
"Mengingat data DTKS ini belum terupdate dengan baik, pengawasannya perlu lebih ketat lagi sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan bantuan sosial ini kepada masyarakat," kata Nanang, Senin (11/1).
Politikus Partai Demokrat tersebut menyambut baik pengalihan bantuan dari bantuan sosial ke bantuan tunai. Ia menambahkan, apalagi keberhasilan bantuan berupa tunai sudah berhasil dilakukan di era pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Harapan kami bantuan ini bisa sampai tepat sasaran dan lebih baik kita melakukan pendataan ini agar semua berjalan dengan baik," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan, bahwa seluruh bantuan yang akan disalurkan pada 2021 tidak lagi berwujud barang. Pemerintah akan menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai, itupun diantar langsung oleh petugas PT Pos demi mengurangi celah penyelewengan.
"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia (seluruh jenis bantuan, termasuk Jabodetabek). Tapi memang ada yang khusus seperti Papua dan mungkin mekanismenya sangat berbeda," kata Risma dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (29/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
