REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan ini, tepatnya 13 Januari , Pemerintah akan memulai program vaksinasi nasional dengan Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama divaksin. Kesediaan Presiden untuk menjadi yang pertama sebagai penerima vaksin ini tentunya dimaksudkan agar rakyat Indonesia tidak lagi terjebak pada perdebatan mengenai keamanan dan keabsahan vaksin yang kita gunakan untuk menyudahi wabah Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun ini.
Mulai Januari ini, pemerintah telah memprogramkan vaksinasi sebanyak 5,8 juta dosis, dengan prioritas utama para tenaga kesehatan. Selanjutnya, berturut-turut di bulan Februari 10 juta dosis vaksin, Maret 13,3 juta vaksin, dan April 20,4 juta vaksin.
Saat ini, Indonesia telah memiliki 3 juta vaksin Sinovac. Pekan ini dikabarkan akan datang lagi 15 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali mengatakan kabar ini patut diapresiasi. Namun demikian, dengan hitungan di atas maka hingga bulan April 2021 mendatang, jumlah penduduk yang tervaksinasi baru mencapai 49,5 juta jiwa.
Kenyataan ini tentu akan terus beriringan dengan naiknya angka kasus positif Covid-19. Sementara itu kita membutuhkan kecepatan untuk mencapai situasi herd immunity, dengan setidaknya 180 juta jiwa harus tervaksinansi dari 250 juta penduduk Indonesia.
"Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah alternatif agar proses vaksinasi nasional tidak berjalan secara linier. Langkah simultan perlu dirumuskan agar target imunitas nasional tidak membutuhkan waktu terlalu lama," ucap dia berdasarkan rilis yang diterima Republlika.co.id, Senin (11/1).
Selain agar jiwa warga negara terlindungi, langkah simultan ini juga diharapkan akan mempercepat upaya pemulihan berbagai dimensi kehidupan bangsa yang banyak terdisrupsi akibat pandemi Covid-19 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika