REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melibatkan Polri dan TNI untuk mengawasi pembatasan jumlah orang bekerja di kantor atau work from office (WFO) maksimal 25 persen dari total karyawan. Pengawasan bersama TNI-Polri tersebut, kata Riza, akan dilakukan secara intensif saat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali diberlakukan mulai 11-25 Januari 2021.

"Kami dari internal Satpol PP, Disnaker, bersama Polda Metro dan Kodam Jaya akan terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan work from office itu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/1).

Selain pengawasan intensif bersama TNI dan Polri, Pemprov DKI juga meminta adanya penanggung jawab di setiap perkantoran yang akan menjadi pengawas protokol kesehatan dan bertugas melaporkan apabila terjadi kasus baru di perkantoran. "Kemudian, kami minta setiap kantor sebagaimana kebijakan sebelumnya menunjuk PIC yang membantu memastikan bahwa proses prokesdi setiap kantor berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," ujar dia.

Aturan baru mengenai bekerja dari perkantoran dalam PPKM yang diterapkan 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali sesuai instruksi pemerintah pusat, akan membatasi karyawan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen, sedangkan 75 persen sisanya bekerja dari rumah. "Penerapan pembatasan sosial meliputi pembatasan tempat kerja dengan work from home sebesar 75 persen dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika