REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin merespons kebijakan yang disampaikan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. Pemerintah kini telah mendistribusikan vaksin ke sejumlah daerah di Indonesia, program vaksinasi tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI. 

Menurutnya, jika terjadi lonjakan kasus Covid-19, maka akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah. "PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/12) . 

Karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM. Sehingga, PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika