REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan proses pendataan masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu dilakukan secara otomatis berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI. Ariza menyebut, seluruh data itu kemudian diserahkan kepada Bank DKI yang bertugas menyalurkan bantuan sosial tersebut.
Mekanisme penyaluran BST yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sementara bantuan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disalurkan melalui PT Bank DKI.
"Pendataannya, semua warga DKI Jakarta sudah terdaftar di Dukcapil dan sudah otomatis dimasukkan ke Bank DKI," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/1).
Ariza mengungkapkan, pendataan dan persiapan pembuatan kartu ATM Bank DKI sudah mulai dilakukan sejak kemarin. Menurut dia, beberapa hari ke depan, kartu ATM untuk mencairkan BST itu sudah dapat dibagikan kepada warga Ibu Kota.
"Dalam 10 hari ke depan akan dibagikan kartunya dan kemudian kartu ini, kartu ATM, bisa diambil di (mesin) ATM-ATM di seluruh wilayah Jakarta," ujarnya.
Dia menjelaskan, nantinya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima BST dapat langsung mengambil kartu ATM tersebut. Ariza menuturkan, proses pengambilan kartu ATM itu akan dilakukan di sejumlah sekolah yang telah disiapkan. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci, di mana saja lokasi sekolah yang dimaksud.
"Kita nanti akan siapkan sekolah di sekitar warga, (kartu ATM) diambil di sekolah. Jadi harus ketemu langsung, face to face. Sudah disiapkan daftarnya, tanggal berapa datang, ke mana, nanti diatur," jelas dia.
Ia juga menyampaikan, jika penerima BST yang terdaftar telah memiliki kartu ATM Bank DKI, maka bantuan berupa uang sebesar Rp 300 ribu akan langsung dikirim ke rekening penerima pada bulan berikutnya. Hal serupa, kata dia, juga berlaku terhadap penyaluran BST melalui PT Pos Indonesia. Politikus Gerindra itu mengatakan, setelah dilakukan pengecekan kembali data penerima bantuan sosial dan diintegrasikan, maka BST tersebut akan langsung dibagikan kepada masyarakat.
"Jadi kami pastikan BST akan diterima, tidak hanya besar utuh, tidak dikurangi satu perak pun, Rp 300 ribu, tetapi juga langsung diterima oleh yang bersangkutan," tuturnya.
Total masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2021 di Ibu Kota yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 1,9 juta kepala keluarga (KK). Ariza menyebut, jumlah ini berkurang dibandingkan sebelumnya yang mencapai sekitar 2,45 juta penerima bansos.
"Jadi memang ada pengurangan jumlah dari yang sebelumnya sebesar total 2,45 juta penerima sembako, sekarang tidak sampai 1,9 (juta) kurang lebih," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/1) malam.
Ariza merinci, jumlah penerima bansos tunai yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar 1,1 juta KK. Sedangkan bansos dari pemerintah pusat bagi masyarakat di Jakarta mengalami pengurangan.
“Sebelumnya jumlah bantuan dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta 1,3 juta kepala keluarga, sekarang kurang lebih 750 ribu,” ungkap dia.
Ariza mengungkapkan, penyebab terjadinya pengurangan jumlah itu lantaran adanya perbaikan data penerima bansos yang dilakukan oleh Pemprov DKI bersama dengan pemerintah pusat. Penyebab lainnya, kata dia, kondisi saat ini berbeda dibandingkan dengan pemberian bansos pada awal pandemi Covid-19.
Dia menuturkan, sejak pemerintah telah melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, sebagian masyarakat dapat kembali bekerja. "Jumlahnya menurun karena memang sudah sejak PSBB diperlonggar kan orang sudah kembali bekerja. Sebelumnya kan hampir banyak sekali yang menerima," kata Ariza. "Dulu sampai (pengemudi) GoJek juga menerima. Sekarang kan sudah tidak menerima. Jadi sekarang yang sudah bekerja tidak lagi menerima bantuan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika