Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, penanganan Covid-19 butuh fungsi manajerial kebijakan dan langkah progresif. Muhammadiyah sendiri telah bergerak penuh melalui MCCC, baik dalam gerak keagamaan maupun kesehatan
Muhammadiyah, kata Haedar, selalu berpijak kepada temuan ilmiah dari pakar epidemiologi dan kesehatan, selain keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ia meminta Kemenkes memastikan kebijakannya mampu optimal menangani Covid-19.
"Termasuk, dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan dan kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia. Pastikan penanganan dan daya tampung RS menangani Covid-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya," kata Haedar.
Haedar menegaskan, Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem. Terkait vaksin, ia berpendapat, vaksin itu merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19.
"Menkes dan pemerintah perlu seksama, khususnya yang menyangkut keamanan dan kehalalan, disertai keterbukaan," ujar Haedar.
Pada kesempatan itu, Muhammadiyah memberikan lima rekomendasi ke Kemenkes. Pertama, Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
Kedua, Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut. Ketiga, penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin.
Keempat, Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatannya ikut menyukseskan vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kelima, walau telah divaksinasi masyarakat diharapkan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
