REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Andi Najmi, mengatakan penanganan Covid-19 memerlukan kolaborasi berbagai macam pihak. Baik pemerintah maupun lembaga di luar pemerintahan wajib saling bekerja sama dalam menghadapi Covid-19.
"Perlu penanganan Covid-19 ini secara kolaborasi, tidak cukup dengan konsolidasi tapi juga kolaborasi. Tools-nya sama, waktunya sama, sehingga akan ditemui sebuah kebutuhan yang efisien, terukur, dan lebih tepat sasaran," kata Andi, dalam webinar nasional Refleksi Akhir Tahun 'Kesiapsiagaan Pandemi Menuju 2021', yang diadakan oleh Baznas, Senin (28/12).
Selain itu, Andi mengatakan perlunya membangun kesadaran masyarakat tentang Covid-19. Ia menilai, sampai hari ini di tingkat masyarakat di daerah masih terbelah antara yang percaya dan tidak percaya dengan adanya Covid-19.
Menurutnya, berbagai cara yang dilakukan untuk sosialisasi mengenai Covid-19 harus terus dilakukan agar semakin banyak pemahaman masyarakat soal situasi pandemi. Paling tidak, harus membangun kesadaran masyarakat sebanyak 70 persen terkait adanya Covid-19.
Hal yang perlu dilakukan pemerintah selanjutnya, adalah meningkatkan konsolidasi menyamping. Selama penanganan Covid-19 sejak Maret 2021 hingga saat ini, masih ada maslaah konsolidasi antara kementerian/lembaga.
"Beberapa kali kami mencatat, suara yang keluar dari kementerian itu tidak seragam. Tools-nya tidak sama, kementerian ini menyebut A, pihak lain menyebut B, C. Ini catatan kami begitu. Konsolidasi di tingkat pemerintah harus ditingkatkan lagi," ujar Andi.
Terkait dengan konteks pendidikan, Andi mengatakan pemerintah perlu membangun model pembelajaran yang inovatif, efektif, dan efisien berbasis digital. Pemerintah wajib membangun infrastruktur digital sampai dengan level desa.
Selain infrastruktur pendidikan, pemerintah didorong untuk melakukan investasi dalam bidang kesehatan. Ia menilai, kegagapan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 salah satunya disebabkan karena infrastruktur kesehatan yang dimiliki sangat tidak siap.
"Karena itu, saya mengharapkan pemerintah harus memiliki infrastruktur kesehatan sampai desa. Investasi ini memang mahal, tapi ini hanya di awal, karena tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya cukup mengeluarkan biaya maintenance saja," kata Andi.
Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Budi Setiawan, mengatakan kerja bersama untuk kemanusiaan pada masa pandemi ini menjadi hal yang sangat penting. Sebab, siapapun bisa saling menularkan virus ini, lintas agama dan lintas etnis, bahkan lintas wilayah.
Salah satu hal yang terus dilakukan oleh MDMC adalah melokalkan situasi pandemi ini kepada masyarakat-masyarakat di daerah. Melokalkan pandemi ini menjadi penting, karena berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
"Sekarang ada isu yang kita angkat bareng-bareng, bagaimana pelokalan menghadapi pandemi ini. Bagaimana kita lakukan di masyarakat dan mengangkat peran masyarakat dalam menghadapi pandemi," kata Budi.
Sementara itu, dari sisi media massa, selama masa pandemi ini ketahanan sosial masyarakat harus diperkuat dengan informasi yang positif. Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi, mengatakan di satu sisi pemberitaan harus sesuai apa adanya, namun tetap harus ditulis dengan niat positif.
"Kebenaran itu harus disampaikan, itu iya, tapi harus ada niat positif supaya energi yang sampai kepada publik adalah energi yang positif," kata Irfan.
Seorang jurnalis, juga harus memahami situasi yang ada secara makro. Jangan hanya memandang sempit dengan memenuhi kepentingan sendiri atau kelompok, namun harus tetap mengutamakan kepentingan yang lebih luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
