Sementara, Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos, kata dia, cenderung memberi ruang pada pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah khususnya DKI Jakarta. Pembatasan aktivitas berjualan, kendala mobilisasi dengan transportasi umum, serta industri musik dan perfilman yang terpuruk karena adanya aturan berkerumun menjadi narasi yang cukup sering diangkat media ini.
Selain isu ekonomi dan PSBB, media juga mengangkat jangkauan tes Covid-19. Semula, Rapid test menjadi acuan syarat setiap orang ketika hendak berpergian. Namun belakangan ketentuan tersebut diubah dengan menyertakan hasil swab antigen negatif sebagai syarat. Di sisi lain keterjangkauan tes Covid-19 di Indonesia belum mencapai target. Standar WHO untuk melakukan testing 1:1000 sulit dipenuhi.
"Sekolah jarak jauh dan pengadaan vaksin juga menyita atensi besar. Publik menyoroti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Seperti program yang disiapkan Kementerian Pendidikan untuk kegiatan sekolah jarak jauh, serta pertimbangan menentukan vaksin mana yang akan dipilih Pemerintah Indonesia," papar Rustika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
