REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, ada beberapa agenda mendesak yang akan dilakukan setelah resmi menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (23/12). Beberapa agenda yang dia sebut itu adalah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, penyaluran bansos dengan cashless dan penyelesaian penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 100 persen hingga akhir tahun 2020.
"Kami akan melakukan perbaikan data. Menurut saya jni penting karena semua ada ukurannya. Misal yang diabntu sekian, realisasinya sekian," kata Risma kepada wartawan di Kantor Kemensos, Rabu (23/12).
Dengan perbaikan DTKS ini, Risma yakin akan memperbaiki banyak hal terutama siapa pihak yang seharusnya berhak menerima bansos atau BLT dan siapa yang tidak berhak.
Kemudian, dia juga akan mengutamakan penyaluran dengan cara cashless atau transfer. Di berbagai daerah sudah berjalan, dia akan mengoptimalkan Pos Indonesia dan Bank Himbara.
Namun untuk di wilayah Jakarta, belajar dari kasus yang menyeret mantan Mensos Juliari sebelumnya, cara cashless tersebut juga akan diterapkan di Jabodetabek. "Kalau Jabodetabek mudah, yang sulit daerah lain, atau lewat pos. Januari saya upayakan sudah cashless," ujarnya.
Mensos Risma enggan mengulang kesalahan mantan Mensos Juliari dimana penyaluran bansos dengan sembako ternyata sangat mudah dikorupsi. Karena itu, cara cashless ini menjadi strategi Risma dalam penyaluran kedepan.
Selanjutnya, ungkap politisi PDIP ini, ia juga akan segera menyelesaikan penyaluran BLT hingga akhir 2020. "Ini pesan khusus Pak Presiden BLT harus selesai hingga akhir tahun ini, kelar 100 persen," ucapnya.
Walaupun dia menyadari, waktu yang tersisa tinggal sepekan, namun sebagian besar BLT sudah tersalurkan ke pada warga yang dituju. Selanjutnya, Kemensos akan menunggu keputusan resmi presiden apakah tetap menyalurkan BLT di 2021 tetap ada.
Setelah dilantik sebagai Mensos, Risma dituntut segera menyelesaikan cepat berbagai program bantuan Kemensos. Sebab, pandemi Covid-19 menuntut Kemensos bekerja cepat mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini.
Mensos Risma dilantik menggantikan mantan Mensos Juliari setelah dia pada awal Desember lalu menyerahkan diri ke KPK terkait kasus korupsi bansos di Jabodetabek. Terkait hal itu, Mensos Risma mengaku akan mengevaluasi berbagai program dari mantan Mensos Juliari yang ia anggap berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
