Selasa 22 Dec 2020 20:48 WIB

Anggota Dewan Sarankan Pemerintah Subsidi Rapid Test Antigen

Pemerintah perlu memperbanyak lokasi untuk melakukan rapid swab antigen

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Hiru Muhammad

Foto: BAYU PRATAMA S/ANTARA

Calon penumpang pesawat udara memperlihatkan hasil rapid test antigen di klinik pelayanan rapid test Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (22/12/2020). PT Angkasa Pura I cabang Bandar Udara Syamsudin Noor menyediakan layanan rapid test antigen bagi para calon penumpang pesawat udara dengan tujuan sejumlah daerah yang mewajibkan memperlihatkan hasil rapid test antigen yang menjadi syarat masuk ke daerah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie meminta pemerintah tidak lagi membebankan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan mewajibkan penumpang untuk melakukan rapid tes antigen sebelum keberangkatan baik di stasiun maupun di bandara.

Dirinya menyarankan agar pemerintah mensubsidi harga rapid tes antigen yang berlaku saat ini. "Umpamanya kalau kita antigennya 300 (ribu), cukup yang bersangkutan bayar 150 (ribu), sehingga harus disubsidi. Tapi kalau ini dibebankan kepada masyarakat, tentu ini akan juga membawa dampak terhadap pengeluaran yang harus dibebani ditanggung oleh masyarakat itu sendiri," kata Syarief kepada Republika, Selasa (22/12).

"Dalam rangka untuk memberikan kemudahan mengurangi beban masyarakat. ya harusnya disubsidi nggak semahal itu," katanya. Politikus Partai Nasdem tersebut menilai kebijakan tersebut tak direncanakan secara matang. Seharusnya pemerintah merencanakan kebijakan tersebut sejak awal. Lagipula, menurutnya hasil rapid tes antigen membutuhkan interval waktu untuk bisa diketahui hasilnya. "Tidak mungkin juga harus mendadak," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga mengimbau agar pemerintah memperbanyak lokasi untuk melakukan rapid swab antigen. Sehingga penumpukan penumpang yang akan melakukan rapid tes antigen di bandara tidak terjadi. "Kalau terjadi kerumunan juga pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus memberikan contoh agar tidak terjadi kerumunan," tegasnya.