REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan partai politik merupakan media penyerap aspirasi dan komunikator antara rakyat dan pemerintah. Untuk itu, partai tak boleh menjadi tunggangan pribadi atau kelompok tertentu.
"Kita berharap agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi," ujar Ma'ruf dalam penutupan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahad (20/12).
Partai politik, kata Ma'ruf, harus digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Partai politik juga untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Indonesia.
Ia juga berharap partai dapat proaktif dalam mengedepankan musyawarah dan dialog untuk membangun konsensus. Sebab, Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan keberagaman adalah kekuatannya.
"Musyawarah dan dialog harus kita jadikan mekanisme yang baku untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau persoalan bangsa lainnya. Saya yakin mekanisme ini adalah salah satu esensi dari demokrasi Pancasila," ujar Ma'ruf.
Ia pun mengapresiasi PPP yang menjalankan peran tersebut. Khususnya dalam menjaga harmoni hubungan antara Islam dan kebangsaan.
"Sinergis serta saling melengkapi dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan," ujar Ma'ruf.
PPP sebagai partai berbasis Islam, harus selalu menjaga dan merawat apa yang telah menjadi konsensus nasional berupa Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Di mana dalam pemahaman Islam sebagai almitsaaq al-wathani.
Konsensus ini, kata Ma'ruf, merupakan kesepakatan para pendiri banga. Harus terus dijaga selamanya sebagai bagian tidak terpisahkan dari eksistensi NKRI.
"Semoga Partai Persatuan Pembangunan selalu menjadi pelopor dalam menegakkan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama, serta pada moderasi beragama yang ditunjukkan sebagai perwujudan dari Islam yang wasathiyyah," ujar Ma'ruf.