Kamis 17 Dec 2020 08:11 WIB

Vaksin Gratis, Politisi PKS Minta Jaminan Mutu

Vaksin wajib mendapatkan ijin EUA dari BPOM serta sertifikat Halal MUI

Rep: Rizki Suryarandika/ Red: A.Syalaby Ichsan
Botol vaksin COVID-19 Pfizer yang menerima otorisasi penggunaan darurat terlihat di Rumah Sakit Universitas George Washington, di Washington, DC, AS, 14 Desember 2020.
Foto: EPA-EFE/Jacquelyn Martin
Botol vaksin COVID-19 Pfizer yang menerima otorisasi penggunaan darurat terlihat di Rumah Sakit Universitas George Washington, di Washington, DC, AS, 14 Desember 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengapresiasi pemerintah yang akan menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia pun meminta pemerintah tak asal dalam pengadaan vaksin dan menjamin efikasi dan mutu vaksin.

Mufida memandang gratisnya program vaksinasi sebenarnya wajar. Mengingat itulah tugas negara untuk melindungi rakyatnya. "Harusnya memang vaksin biayanya ditanggung oleh negara Namun sebelum bicara gratis, kita menekankan pada Efikasi, kualitas dan mutu vaksin yang akan digunakan," kata Mufida pada Republika, Rabu (16/12).

Mufida menekankan vaksin Covid-19 yang didatangkan ke Indonesia harus memenuhi ketentuan WHO. Di Tanah Air, vaksin wajib menyelesaikan semua tahapan uji klinis dan mendapatkan ijin EUA dari BPOM serta sertifikat Halal MUI. "Artinya walau biaya vaksin ini di-cover oleh pemerintah (gratis buat rakyat), tapi efikasi dan mutu vaksin harus yang terbaik untuk rakyat," ujar politisi asal PKS tersebut.

Mufida meminta pemerintah mempertimbangkan matang-matang vaksin Covid-19 mana yang bakal digunakan secara masif. Ia berharap vaksin yang akhirnya dibeli pemerintah menjamin kesehatan dan keselamatan rakyat.

"Ada banyak vaksin yang sedang dalam uji efikasi jadi harusnya bisa diperbandingkan yang terbaik efikasinya dan paling telat atau sesuai specimennya dengan masyarakat Indonesia," ucap Mufida.

Presiden Joko Widodo baru saja menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat. Presiden memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. 

 Kebijakan ini berbeda dengan ketetapan pemerintah sebelumnya, yakni membagi program vaksinasi ke dalam dua skema. Pemerintah memang menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022. Skema vaksinasi dibagi dua, yakni 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri. 

Total anggaran vaksinasi yang disiapkan pemerintah untuk 2021, berdasarkan rencana awal mencapai Rp 60,5 triliun. Perinciannya, Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19, Rp 3,7 triliun untuk penerapan imunisasi, dan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan sarana prasarana laboratorium dan litbang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement