REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto ingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) profesional dan objektif dalam menilai hasil uji klinis fase III vaksin Covid-19 dari Sinovac. Vaksin tersebut perlu diperiksa secara hati-hati dan sesuai ketentuan sebelum diberikan izin edar.
BPOM harus melakukan ulasan terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis tahap III vaksin ini. Termasuk tingkat validitasnya.
"Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Covid-19 buatan Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya," ujar Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/12).
Selain itu BPOM juga perlu membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat ilmiah. Agar segala prosesnya dapat diawasi bersama-sama.
Dikatakan Mulyanto, saat ini semua mata menyorot ke BPOM. Ia tak ingin lembaga tersebut dapat disetir pihak tertentu.
"Ini tidak kita inginkan bersama. Kredibilitas BPOM akan dipertaruhkan. Kalau demikian akhirnya yang dirugikan uang negara dan rakyat juga," ujar Mulyanto.
Sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia, Ahad (6/12) malam. Kendati demikian, vaksin tidak bisa langsung disuntikkan karena menunggu evaluasi laporan pertengahan uji klinik fase atau interim report pada akhir Januari 2021.
Tim Mikrobiologi Uji Klinis Vaksin Universitas Padjajaran Sunaryati Sudigdoadi mengatakan, sebanyak 1.620 relawan telah direkrut untuk menjalani uji klinik fase 3 vaksin ini di Bandung, Jawa Barat. Kemudian semua relawan sudah disuntik sebanyak dua kali, tinggal menunggu hasilnya.
"Sejauh ini uji klinik berlangsung baik, tidak ada yang serius. Efeknya sama seperti imunisasi yang lain," ujar Sunaryati saat berbicara di sebuah diskusi virtual bertema Setelah Vaksin Datang, Sabtu (12/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
