REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pemberian vaksin Covid-19 sebanyak 3 juta dosis pada tahap pertama. Vaksinasi tahap pertama diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes) di Pulau Jawa dan Bali.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, Indonesia telah mengamankan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada Ahad (6/12). Tahap selanjutnya, kata Terawan, Indonesia akan kembali mendapat kiriman vaksin dalam bentuk jadi sebanyak 1,8 juta dosis.
Terawan tak menjelaskan kapan vaksin tahap selanjutnya didatangkan. Namun, ia berharap bisa melakukan penyuntikan vaksin sebanyak 3 juta dosis secara serentak. "Tentunya, vaksinasi tahap pertama baru bisa dilakukan setelah ada emergency use authorization (EUA) dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)," kata Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/12).
Terawan menjelaskan, nakes di Jawa-Bali jadi sasaran vaksinasi tahap pertama karena mempertimbangkan besarnya populasi penduduk serta jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Jika ketersediaan vaksin bertambah, sasaran selanjutnya adalah nakes di luar Pulau Jawa-Bali.
Secara keseluruhan, kata Terawan, vaksinasi Covid-19 menyasar 107 juta penduduk. Jumlah itu mencapai 67 persen dari total jumlah penduduk yang berusia 18-59 tahun.
Vaksinasi dilakukan melalui dua skema, yakni skema program (gratis) dan mandiri (berbayar). Target penerima vaksin program 32 juta orang, sedangkan vaksin mandiri 75 juta orang.
Vaksin skema program dijalankan Kementerian Kesehatan. Mekanismenya, vaksin didistribusikan melalui dinas kesehatan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, puskesmas, dan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya. Adapun vaksin mandiri menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian BUMN bekerja sama dengan industri, distributor, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
Rapat dengan Komisi IX terkait vaksin menghasilkan sejumlah kesimpulan. Komisi IX yang membidangi kesehatan sempat meminta agar pemerintah mengubah proporsi skema vaksinasi, yaitu 70 persen untuk vaksin gratis dan 30 persen untuk vaksin berbayar. Perubahan itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
Kendati demikian, Terawan kurang sependapat. Menurut Terawan, skema tersebut akan membuat ketidakleluasaan dan merepotkan dalam sejumlah hal, salah satunya soal anggaran. Terawan kemudian mengusulkan perubahan kalimat kesimpulan agar vaksin gratis diusahakan lebih dari 30 persen.
Komisi IX pun mengakomodasi usulan Terawan tersebut. Komisi IX akhirnya sepakat meminta pemerintah untuk meningkatkan proporsi skema vaksin gratis. Kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua Komi si IX DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh.
Nafiroh mengatakan, Komisi IX juga mendesak Kemenkes memperluas target populasi yang akan divaksinasi. "Terutama kelompok umur di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun," katanya. Rekomendasi lainnya adalah mendorong para pihak terkait melakukan percepatan pengembangan vaksin Merah Putih.
Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, BPOM harus mendapatkan data yang mencukupi dan mengevaluasi vaksin Sinovac sebelum mengeluarkan EUA. Ia mengatakan, BPOM masih mengumpulkan data, termasuk uji klinis yang sedang dilakukan di Bandung oleh Bio Farma. "EUA mendukung percepatan (vaksinasi) namun tetap menjamin keamanan dan khasiat, yaitu ketika data mencukupi dalam risiko memberikan vaksin," katanya.
Ketua Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Covid-19, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kusnandi, mengatakan, hasil vaksinasi terhadap relawan setelah satu bulan disuntik menunjukkan reaksi positif. Para relawan tidak menunjukkan gejala atau dampak negatif. "Baru satu bulan yang ada (hasilnya), bagus, aman (relawan)," katanya. (rr laeny sulistyawati/muhammad nursyamsi/Muhammad fauzi ridwan ed:satria kartika yudha)
Ikuti Whatsapp Channel Republika