REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Covid-19 Sinovac masuk Indonesia, Ahad (6/12) malam. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan vaksin yang tiba-tiba hadir di Tanah Air padahal belum mendapatkan persetujuan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Anggota Komisi IX DPR fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan, seharusnya sejak awal Kemenkes, BPOM dan seluruh pihak yang terlibat konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah dan melakukan tiap tahapannya yang berbasis bukti (evidenced based).
"Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa beli vaksin jadi Sinovac sementara uji klinis tahap 3 belum selesai dan kalau dibaca dari berbagai referensi justru interim report Vaksin Sinovac belum terbukti efektivitasnya. Padahal ada kandidat lain yang mungkin secara teknis lebih baik dan efektif," ujarnya saat di rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM, Kamis (10/12).
Kemudian pihaknya mendapatkan kabar bahwa 1,2 juta vaksin Sinovac telah tiba di Tanah Air dan pemerintah sudah membeli vaksin ini. Ia menekankan jangan sampai aspek politis dan ekonomi yang justru tercium mendominasi dalam pengambilan keputusan. Ia menyoroti keputusan yang tidak terbuka dan tidak diungkap.
Padahal, ia meminta sebaiknya komunikasi publik yang baik harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun ada keterlibatan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ia meminta seharusnya melibatkan Bio Farma.
"Jangan sampai masyarakat disuguhi padahal sudah melek politik. Ini terbukti dengan pelaksanaan vaksinasi reguler di Tanah Air banyak menuai penolakan dari berbagai kelompok, individu dan kelompok," katanya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku terkejut tiba-tiba 1,2 juta Vaksin Sinovac sudah tiba di Indonesia. "Padahal, pengadaan vaksin kan belum mendapatkan EUA BPOM, tetapi anehnya barangnya sudah ada di Indonesia dan sudah dibeli dengan DP 80 persen. EUA belum keluar tetapi barangnya (Vaksin Sinovac) ada," katanya.
Lebih lanjut dia meminta independensi BPOM dalam mengeluarkan EUA harus dikawal. Artinya, BPOM tak boleh nantinya mengeluarkan EUA karena dipaksakan, padahal terkait nyawa. Pertanyaannya yang lain adalah kalau BPOM tidak mengeluarkan EUA maka apa yang akan dilakukan pada vaksin ini. "Kan barang ini juga tidak bisa disedekahkan karena belum mendapatkan EUA," ujarnya.
Sebelumnya, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, akhirnya tiba di Indonesia, pada Ahad (6/12) malam. Berdasarkan tayangan video yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari China yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika