REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak pada hari ini, Rabu (9/12) resmi ditutup pukul 13.00. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengevaluasi sejauh ini ada daerah yang sangat patuh menerapkan protokol kesehatan (prokes), sebaliknya ternyata masih ada daerah yang belum sepenuhnya melakukan prokes.
"Ada daerah yang sangat tinggi menerapkan protokol kesehatan tetapi ada juga daerah yang tingkat kepatuhannya belum seperti yang diharapkan," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo saat membuka konferensi virtual BNPB bertema evaluasi pelaksanaan pilkada, Rabu (9/12).
Tetapi secara umum, dia melanjutkan, semua wilayah sudah cukup baik melaksanakan prokes selama Pilkada. Doni menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir Menkopolhukam Mahfud MD memimpin rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya para bupati, wali kota, dan gubernur yang terlibat dalam pesta demokrasi ini.
"Oleh karenanya mohon Bapak Menko berkenan memberikan arahan kepada kita semua termasuk tim Satgas di daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memetakan sebanyak 13 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada berisiko melanggar protokol kesehatan dan dikhawatirkan bisa terjadi penularan virus corona (Covid-19) yang kemudian menjadi klaster.
"Ada 13 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada dan mereka dalam keadaan risiko tinggi. Kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan maka tentu potensi terciptanya klaster Pilkada besar," kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi saat mengisi konferensi virtual BNPB bertema Perkembangan Pelaksanaan Pilkada, Rabu (25/11).
Kemudian, pihaknya juga mencatat sebanyak 180 kabupaten/kota yang memiliki risiko sedang. Kendati demikian, berdasarkan data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dia peroleh bahwa belum ada klaster tahapan pilkada. Oleh karena itu, pihaknya meminta Bawaslu harus gesit dan lincah menghadapi ancaman ini meski dengan personel yang terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika