REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Pemerintah daerah bersama pihak sekolah membuat peta zona kerawanan Covid-19 secara detil. Hal ini disampaikan Muhadjir setelah Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau pada Januari 2021.
Namun, Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk membuka sekolah mulai dari TK sampai SMA. "Pemetaan secara detail tersebut perlu untuk dilakukan," ungkap Muhadjir dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (9/12).
Menurutnya, tiap daerah memiliki kondisi berbeda yang mungkin tak terdeteksi. Ia mencontohkan, kendati ada satu daerah ditetapkan sebagai zona merah, namun bisa jadi ada wilayah zona hijau di dalamnya.
Begitu juga sebaliknya, apabila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona hijau, maka bisa jadi ada di dalamnya wilayah zona merah.
"Sebetulnya kepala daerah dan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang cermat dan mengambil keputusan terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar ini," ujar Muhadjir.
Mantan Mendikbud ini mengatakan, semakin lama anak-anak tidak bersekolah, maka moral dan perilaku anak bisa terus merosot. Karena itu, dia meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah bisa mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik.
Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, meminimalisir agar murid-murid tidak berkerumun, dan menyediakan masker untuk murid-murid.
"Patuhi protokol sebaik mungkin. Kalau itu dilakukan saya yakin sekolah-sekolah masih bisa jalan. Jika suatu saat ada kasus di sekolah segera ditangani dengan baik terutama dengan melibatkan satgas Covid-19 setempat," katanya.
Selain itu, Muhadjir meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah untuk menyediakan masker khusus yang sesuai dengan ukuran anak-anak. Hal itu agar di sekolah mereka tetap aman dan terselamatkan dari virus corona.
"Presiden juga mewanti-wanti dalam rapat kabinet terbatas untuk segera memproduksi masker untuk anak-anak. Mulai dari anak TK, SD, SMP, yang ukurannya jarang. Karena itu segera perlu diproduksi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
