REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel ) berupaya menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) setiap tahunnya. Pada 2019, Bank Kalsel hanya mendapatkan kuota 657 unit dari permintaan yang diajukan 926 unit, lalu pada 2020 hanya mendapatkan kuota 1.160 unit dari permohonan yang diharapkan sebanyak tiga ribu unit, telah habis diserap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada kuartal IV 2020.
Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin mengharapkan Kementerian PUPR dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memberikan tambahan kuota penyaluran KPR FLPP. Hal ini mengingat Bank Kalsel mampu mencapai target penyaluran.
“Penyaluran FLPP Bank Kalsel selalu memenuhi target. Kami juga yakin tambahan kuota FLPP bisa turut menggerakkan ekonomi Kalimantan Selatan khususnya bagi pengusaha dan pekerja sektor properti. Kami berharap Pak Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) dan Pak Arief Sabaruddin (Direktur Utama PPDPP) dapat mempertimbangkan permintaan penambahan kuota bagi Bank Kalsel pada 2021,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/12).
Menurutnya selama ini proses penyaluran KPR dilakukan dengan menggandeng 60 developer yang tersebar 21 unit kerja. Meskipun Bank Kalsel terhitung baru sebagai penyalur KPR FLPP sejak 2014, namun penyaluran telah mengalami perkembangan yang signifikan sampai 2020.
Tercatat sejak kuartal I sampai kuartal III 2020, Bank Kalsel Konvensional menyalurkan 576 unit rumah dari kuota 595 atau secara persentase 95,23 persen dan Bank Kalsel Syariah berhasil menyalurkan 100 persen dari kuota sebanyak 582 unit.
“Dengan waktu yang telah berjalan sampai ini, Bank Kalsel tentu telah mencapai lebih dari itu. Atas dasar tersebut Bank Kalsel selalu mengupayakan tambahan kuota FLPP kepada Kementerian PUPR per kuartal," ucapnya.
Agus menyebut permintaan perumahan subsidi masih tinggi di Kalsel. Hal itu didorong oleh PNS dan karyawan millenials yang belum seluruhnya memiliki hunian.
"Kehadiran FLPP baik dalam bentuk subsidi bunga dan bantuan uang muka bisa menjadi solusi atas kebutuhan hunian tersebut. Selain itu, tentu bisa membantu para pekerja industri properti seperti mandor, buruh bangunan, tenaga pemasaran, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pembangunan perumahan bersubsidi. Hal ini tentu akan sangat berdampak di tengah-tengah ekonomi yang sedang lesu,” ucapnya.
Sementara Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arief Sabaruddin menambahkan per 6 November 2020 realisasi program FLPP sebesar 100,71 persen atau senilai Rp 10,58 triliun dengan total penyaluran 758.882 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 110 ribu unit.
Menilik penyaluran FLPP pada 2019 yang mencapai 657 unit Bank Kalsel mampu menghabiskan kuota yang diberikan oleh Kementerian PUPR yang semestinya sesuai dengan permohonan, kuota yang diharap sebanyak 926 unit. Pencapaian 100 persen ini menjadikan Bank Kalsel meraih penghargaan Great Performance Regional Bank On Distribution of Affordable Housing Subsidies (KPR FLPP) 2020 pada gelaran Indonesia Property & Bank Award ke-XV 2020.
Harapannya, capaian ini dapat menjadi pertimbangan untuk selanjutnya ditambahkan kuota untuk penyaluran FLPP dan SBUM bagi Bank Kalsel di Kalimantan Selatan.
“Kami harap, raihan ini dapat menjadi poin penting bagi PUPR dan PPDPP untuk mempertimbangkan penambahan kuota FLPP pada tahun yang akan datang, sesuai dengan kuota yang kami ajukan. Kami siap dan berkomitmen untuk menyalurkan FLPP kepada masyarakat yang memang memerlukan fasilitas tersebut,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika