Jumat 04 Dec 2020 07:08 WIB

Menteri KP Ad Interim Minta Fokus Selesaikan Program

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri KP Ad Interim.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolandha
Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor 8-918 Tahun 2020. Syahrul meminta jajarannya untuk berkonsentrasi merampungkan program-program yang sudah berjalan di 2020.
Foto: Kementan
Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor 8-918 Tahun 2020. Syahrul meminta jajarannya untuk berkonsentrasi merampungkan program-program yang sudah berjalan di 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor 8-918 Tahun 2020. Syahrul meminta jajarannya untuk berkonsentrasi merampungkan program-program yang sudah berjalan di 2020. 

"Saya berharap seluruh aktivitas di sini berjalan seperti apa adanya. Semua konsepsi-konsepsi yang sudah terprogram bisa dilakukan upaya-upaya percepatan, terutama didalam menutup Tahun Anggaran 2020 ini," kata Syahrul dalam pernyataan resmi Kementerian Kelautan Perikanan, Kamis (3/12).

Syahrul ditunjuk menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sejak 2 hingga 10 Desember mendatang. Syahrul menjelaskan, selain program-program KKP yang sudah bergulir, pihaknya juga meminta jajaran KKP fokus menyiapkan kebijakan-kebijakan di 2021 mendatang.

"Tentu saja percepatan untuk mempersiapkan langkah-langkah 2021, kini menjadi konsentrasi-konsentrasi saya bersama Sekjen, Irjen dan seluruh Dirjen yang ada di sini," ujar Syahrul.

Tugas terbesarnya, kata dia, adalah merampungkan segala program, aktivitas faktual, administrasi maupun keuangan yang sudah berjalan. "Ini pekerjaan yang besar sekali," katanya menambahkan.

Inspektorat Jenderal, lanjut dia, akan melakukan audit dan pos audit terkait seluruh aktivitas program yang sudah dan sedang berjalan. Tugas lainnya adalah mempersiapkan program-program 2021 yang dinilainya sudah sangat mendesak. Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi.

"Mohon doanya. Saya mau lihat yang mana yang sudah dilakukan dan saya senang kalau lihat langsung di lapangan dan itu kebiasaan saya. Saya akan melihat yang mana yang Pak Irjen dan Pak Dirjen sudah siapkan di lapangan," tutupnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement