REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laskar Mojokerto Anti Korupsi (MKP) mengadakan unjuk rasa dugaan korupsi pengadaan 1 juta masker pemerintah daerah Mojokerto di Depan Gedung KPK, Jakarta. Dugaan korupsi masker tersebut dianggap dilakukan secara sistematis dan diduga melibatkan Bupati Mojokerto Pungkasiadi.
"Tidak disangka di tengah kesulitan masyarakat di Mojokerto, Pemerintah setempat melakukan korupsi yang tersistematis untuk pengadaan masker dengan logo pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto," kata Koordinator MKP Alimun Nasrun dalam keterangan pada wartawan, Selasa (2/12).
Nasrun mengklaim, ada penggelembungan anggaran miliaran rupiah dalam pengadaan masker tersebut. Dia menyayangkan, penyalahgunaan anggaran untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 tersebut.
“Terjadi pembengkakan anggaran yang pastinya merugikan seluruh masyarakat Mojokerto oleh Pemda Mojokerto. Kami merasa kasus penyelewangan anggaran Covid-19, dalam hal ini masker, merupakan kejahatan kemanusian karena mengorbankan kepentingan masyarakat Mojokerto secara luas," ujar Nasrun.
Untuk itu, Nasrun meminta KPK pro aktif memonitor dugaan korupsi pengadaan 1 juta masker di Mojokerto. Sebab, kata dia, perilaku tidak terpuji tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.
"KPK yang akan memberi sinyal kepada para koruptor di tengah-tengah pandemi. Kita tunggu tindakan tegas, dan hukuman atas dugaan korupsi ini," ucap Nasrun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
