REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan tugas untuk mendistribusikan 75 juta vaksin Covid-19. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis nantinya proses tersebut dapat berjalan secepatnya. 

"Kalau kita berkoordinasi gotong royong kita mampu kurang lebih 13 sampai 15 juta (vaksinasi) perbulan. Kalau kita ditugaskan 75 juta, Insya Allah delapan sampai sembilan bulan selesai," kata Erick dalam diskusi virtual KPCPEN Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi, Selasa (1/12).

Meskipun begitu, Erick menegaskan keberhasilan target tersebut bergantung kepada kerja sama para perusahaan BUMN. Dia menuturkan, penugasan tersebut tidak bisa berjalan lancar juga hanya diserahkan kepada Kementerian BUMN saja. 

Dalam prosesnya, Erick menegaskan tetap menerapkan keterbukaan dan menerima segala kritik serta masukan. "Apalagi data yang kami dapatkan 66 persen rakyat percaya vaksin dan mau divaksin, tapi ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, ya kita tidak memaksakan," jelas Erick. 

Hanya saja, Erick mengharapkan vaksin dapat menekan penularan Covid-19 begitu juga menekan angka kematian. Dia menegaskan, pemerintah akan menggunakan vaksin yang dibeli berdasarkan standar WHO yang masuk uji klinis satu dan dua. 

"Kami terbuka jyga dengan MUI dan BPOM semua kita libatkan," tutur Erick. 

Dia memastikan, pemerintah akan mencari vaksin sesuai dengan sistem distribusi di Indonesia yang membutuhkan suhu dua sampai delapan derajat. Erick mengatakan, Kementerian Kesehatan akan menentukan jenis vaksin yang akan digunakan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika