REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Ronggo Astungkoro, Haura Hafizhah, Arif Satrio Nugroho, Antara
Pasukan khusus untuk memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) telah diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (1/12). Pemberangkatan dilakukan pagi ini dengan menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU) melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
"Pemberangkatannya tadi," ujar Kabidpenum Pusat Penerangan TNI, Letkol Sus Aidil, saat dikonfirmasi, Selasa (1/12) pagi sekira pukul 06.00 WIB.
Pemberangkatan tersebut dilakukan sebagai langkah tindak lanjut pernyataan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, saat konferensi pers dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Senin (30/11). Pengiriman pasukan dilakukan dalam rangka membantu Polri untuk memperkuat pasukan yang sudah ada di Poso sebelumnya. Selain itu dukungan-dukungan untuk operasi juga sudah dikirim secara bertahap.
TNI menyatakan akan menindak tegas atas pelaku pembunuhan warga sipil di Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, pada Jumat (27/11) oleh MIT. “TNI akan menindak tegas atas pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh MIT,” kata Panglima TNI dalam keterangan pers, Selasa (1/12).
Hadi kemudian mengharapkan doa seluruh bangsa Indonesia agar operasi ini bisa berjalan dengan lancar. “Dengan dukungan operasi tersebut saya yakin kelompok MIT yang melakukan kejahatan atas penduduk yang tidak berdosa segera tertangkap,” jelas dia.
Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) Kombes Didik Supranoto mengatakan Satgas Tinombala masih melakukan pencarian terhadap MIT. Upaya memburu kelompok yang sudah membunuh satu keluarga di Sigi tersebut tidak mudah karena lokasi daerah yang luas dan hutan yang lebat. Kondisi tersebut masih ditambah dengan lokasi yang ketinggiannya 2.500 meter di atas laut.
"Para Daftar Pencarian Orang (DPO) sangat menguasai medan daerah sana karena memang mereka sehari-hari di situ. Sulitnya berkomunikasi karena tidak ada jaringan di sana," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (1/12).
Kemudian, ia melanjutkan Satgas Tinombala selalu melakukan analisa dan evaluasi secara rutin. Sehingga memiliki cara dan strategi untuk pemecahannya dan menangkap kelompok MIT. "Ditunggu saja ya, kami selalu analisa dan evaluasi secara rutin," kata dia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kolaborasi kuat antara TNI dan Polri sangat diperlukan dalam perburuan pelaku teror di Sigi. Kolaborasi TNI-Polri diperlukan mengingat medan yang dihadapi untuk memburu para pelaku sangat luas dan sulit.
Mantan Panglima TNI itu pun menggambarkan, kondisi di daerah tersebut merupakan daerah pegunungan dengan kondisi hutan yang sangat lebat. Selain itu, masyarakat di sekitar tinggal berjauhan sehingga sulit untuk menjaga keamanan warga setempat.
Moeldoko menilai, pasukan TNI dan Polri masing-masing juga memiliki keterbatasan kemampuan untuk menghadapi medan operasi yang sangat sulit tersebut. “Maka sesungguhnya, kolaborasi TNI dan kepolisian yang lebih baik lagi itu diperlukan,” kata Moeldoko saat konferensi pers di kantornya.
Selain itu, kelompok yang tengah diburu oleh TNI dan Polri berjumlah kecil sehingga dapat membaur dengan masyarakat. Para pelaku pun juga lebih memahami daerah operasi mereka sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan pasukan yang diterjunkan.
“Tapi Panglima sudah menyiapkan pasukan khusus untuk menghadapi itu,” tambah dia.
Komandan Korem 132/Tadulako Brigadir Jenderal TNI Farid Makruf mengatakan, pasukan khusus tersebut telah tiba di Palu, Sulawesi Tengah. Tim khusus TNI ini diterjunkan untuk mengefektifkan pengejaran, pencarian, dan penumpasan terhadap kelompok MIT pimpinan Ali Kalora. Menurut dia, kedatangan pasukan khusus ini sangat berarti untuk bisa cepat menemukan titik persembunyian dan pengejaran terhadap kelompok MIT Poso.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah dan DPR memanggil TNI-Polri untuk melakukan audit dan evaluasi terbuka dari pelaksanaan Operasi Tinombala. Itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pemberantasan terorisme.
"Menko Polhukam, serta Komisi I dan III DPR, memanggil unsur sektor keamanan yakni, Polri dan TNI untuk melakukan audit dan evaluasi terbuka dari rangkaian pelaksanaan Operasi Tinombala yang selama ini berlangsung," ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan pers.
Fatia mengatakan, pemanggilan perlu dilakukan agar catatan evaluatif atas penanganan terorisme dapat terakomodir dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pemberantasan terorisme. Pencegahan pelanggaran HAM itu bukan hanya terhadap terduga pelaku, melainkan juga keluarga korban, serta publik secara lebih luas.
Dia mengatakan, pihaknya memahami dilema dan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memerangi terorisme. Karena itu, KontraS mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan langkah-langkah yang menyeluruh dan bermartabat dalam menyikapi masalah ini.
"Cara-cara penanganan terorisme yang kontroversial, tidak transparan, dan tidak memperhatikan parameter HAM dan aturan hukum yang ada justru akan memicu, menyuburkan, atau membuat rantai ekspresi atau tindakan terorisme lainnya," kata dia.
Fatia mengatakan, peristiwa yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, Sulawsi Tengh, juga harus menjadi titik tolak untuk melakukan audit dan evaluasi. Kedua hal itu perlu dilakukan terhadap sistem deteksi dini melalui kerja-kerja intelijen sebagai garda terdepan serta andalan otoritas keamanan dan negara dalam menghadapi tindak pidana terorisme.
Selain itu, kata dia, penting pula evaluasi dilakukan terhadap Operasi Tinombala yang melibatkan TNI-Polri yang telah beroperasi sekitar lima tahun dan telah diperpanjang sebanyak tiga kali. Menurut dia, perbaikan sistem deteksi dini dengan mengedepankan unsur-unsur akuntabilitas merupakan kunci bagi aparat untuk menggunakan sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.
Kontras juga memberikan rekomendasi kepada Polri untuk dapat lekas mengungkap pelaku dan motif pembunuhan dan pembakaran di Sigi dengan memerhatikan prinsip dan parameter HAM. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat secara aktif memberikan perlindungan, baik secara psikologis maupun hukum, serta menyusun mekanisme pemulihan yang efektif terhadap keluarga korban.
"Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah menjamin fasilitas peribadatan yang aman dan nyaman bagi warganya, terkhusus kepada wilayah lokasi teror," kata dia.
Lewat keterangan pers itu KontraS mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh korban serta mengecam keras aksi teror yang terjadi di Sigi pada Jumat (27/11) sekitar pukul 09.00 WITA itu. Dalam kejadian tersebut, enam rumah warga dan satu rumah tempat ibadah pelayanan umat dibakar serta empat orang korban tewas dibunuh, yakni Yasa, Pinu, Naka dan Pedi.
Istri salah seorang korban pembunuhan tersebut memberi kesaksian, salah satu pelaku terlihat mirip dengan anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang selama ini dicari aparat keamanan.
Operasi Tinombala merupakan operasi antiterorisme yang melibatkan Polri dan TNI di Kabupaten Poso yang berlangsung sejak 2016. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD, pelaku pembantaian ditengarai sebagai sisa-sia kelompok Santoso atau biasa dikenal MIT.
"Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini adalah sisa sisa kelompok Santoso yang sekarang masih tersisa beberapa orang lagi, dan operasi Tinombala, atau Satgas Tinombala sedang mengejar sekarang," ujar Mahfud, kemarin.
Mahfud memastikan pemerintah mengutuk keras insiden pembantaian di Sigi, Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan pesan duka kepada korban dan keluarga atas kejadian yang menyebabkan empat orang terbunuh.
Ia meminta para pemimpin umat beragama khususnya di Sulawesi Tengah, agar tetap menjalin silaturahim. Langkah ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari provokasi isu SARA.
Mahfud mengatakan, sejatinya agama apapun hadir untuk membangun perdamaian. "Agar terus melakukan silaturahim, untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu sara. Karena sebenarnya yang terjadi bukan disebuah gereja, tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat. Tetapi pelakunya memang Mujahidin Indonesia Timur," ujar Mahfud.
Fraksi PKB DPR RI mengatakan tindakan kelompok terorisme tersebut bertentangan dengan ajaran islam. "Jelas tindakan Ali Kalora Cs bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perilaku itu jelas tidak pernah dibenarkan di hadapan hukum positif maupun hukum Islam itu sendiri," ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal.
Ia menjelaskan tindakan Ali Kalora Cs dengan membunuh empat orang yang masih satu keluarga jelas tidak dibenarkan, apalagi jika alasan pembunuhan tersebut atas nama perbedaan agama. Menurutnya tindakan Ali Kalora jelas aksi terorisme yang bertujuan memunculkan ketakutan di kalangan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI itu pun mengingatkan pentingnya moderasi dalam beragama. "Kami meminta semua kalangan tidak lengah karena kelompok radikalis dan teroris masih ada di sekitar kita. Kami juga mendesak agar pemerintah terus berkampanye pentingnya moderasi cara beragama dari tingkatan paling kecil yakni keluarga," ujar dia.
Cucun mengatakan peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bibit terorisme masih ada di Indonesia. Pemerintah harus terus maju dalam upaya penanggulangan bibit terorisme tersebut. Menurutnya pemerintah harus bisa bergandeng tangan dengan pemuka agama, ormas, hingga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama untuk mengkampanyekan bahaya radikalisme.
"Radikalisme dan terorisme selalu berawal dari cara pandang intoleran yang biasanya muncul dari cara beragama yang sempit dan jumud. Oleh karena itu perlu terus dilakukan kampanye perlunya moderasi cara beragama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang memang secara sunnatullah beragam," katanya.
Sementara itu, Pilkada juga akan digelar di Kabupaten Sigi. KPUD setempat mengupayakan keamanan warga Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, untuk menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 nanti.
"Berkaitan dengan adanya tragedi kemanusiaan di Desa Lembantongoa, KPU telah melakukan langkah-langkah, pertama PPK kami telah menyurat ke kepolisian setempat, dan diteruskan ke kami, serta tembusan ke Polres Sigi," ucap Ketua KPUD Kabupaten Sigi, Hairil.
KPUD Sigi telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah bahkan diteruskan oleh KPU Provinsi Sulteng ke KPU RI di Jakarta, terkait dengan keamanan dan kenyamanan warga menyalurkan hak pilih. Namun, kata dia, hingga saat ini KPUD Sigi belum memindahkan TPS, karena mereka yakin petugas keamanan gabungan akan mengamankan secara ketat di Kecamatan Lembantongoa serta di daerah-daerah lainnya.
"Kami yakin pihak tim keamanan sudah mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengamanan terkait dengan momentum 9 Desember," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima KPUD Sigi, peristiwa pembunuhan empat warga Desa Lembantongoa terjadi di RT 13, Dusun V Tokelemo, Desa Lembantongoa. TPS yang berdekatan dengan lokasi pembunuhan yakni TPS 5, yang berada di wilayah RT 10, Dusun V Tokelemo.
Peristiwa kekerasan di Desa Lembantongoa, menuntut mereka untuk segera melakukan langkah-langkah yang konstruktif, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. "Kami pastikan bahwa, TPS tersebut tetap berada di posisi semula," kata Hairil.
Hairil menyebut, sebelum ada kejadian aksi kekerasan itu polisi telah menyampaikan ke KPUD Sigi, akan memberikan pengawalan untuk TPS di Manggalapi, yang merupakan wilayah terpencil, juga tidak berjauhan dengan lokasi terjadinya kekerasan empat warga Desa Lembantongoa. "Seperti TPS di Manggalapi, pihak kepolisian sudah menyampaikan ke kami, akan memberikan pengawalan dengan menurunkan enam orang personel untuk berjaga di TPS di Manggalapi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika