REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG – Pakar kelautan dan perikanan IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS menyebut empat sektor unggulan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Keempatnya adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pariwisata bahari.
Namun, pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Babel masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan. Antara lain, sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional dan berskala usaha kecil dan mikro.
“Sehingga, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan (SDI), produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah. Akibatnya, kontribusi bagi perekonomian (PDB, PDRB, nilai ekspor, PNBP, dan PAD) rendah,” kata Prof Rokhmin Dahuri pada webinar “Blueprint dan Industrialisasi Perikanan Bangka Belitung” yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) Provinsi Kep. Bangka Belitung, Sabtu (28/11).
Selain itu, kata Prof Rokhmin, ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale). “Sehingga, keuntungan bersih (pendapatan) lebih kecil dari 300 dolar AS (Rp 4,5 juta)/orang/bulan alias miskin,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Permasalahan dan tantangan berikutnya adalah sebagian besar usaha perikanan belum dikelola dengan menerapkan Sistem Manajamen Rantai Pasok Terpadu (Integrated Supply Chain Management System), yang meliputi subsistem produksi – industri paska panen – pemasaran. Sehingga, tidak ada kepastian harga jual ikan bagi nelayan dan pembudidaya, kontinuitas pasokan bahan baku bagi industri hilir tidak terjamin, dan risiko usaha menjadi tinggi.
“Di samping itu, tingkat pemanfaatan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi perairan, sumber daya non-perikanan, dan jasa-jasa lingkungan kelautan belum optimal,” kata Rokhmin yang membawakan makalah berjudul “Dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Bangka Belitung”.
Rokhmin menyebutkan, setidaknya ada 15 langkah yang merupakan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Bangka Belitung. Dukungan itu antara lain, revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat dan PPN Tanjung Pandan; peningkatan status dan pembangunan PPN Sungailiat atau PPN Tj. Pandan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang bisa ekspor langsung; bantuan anggaran untuk revitalisasi dan pembangunan baru PPP dan PPI; dan bantuan kapal ikan dan alat penangkapan ikan.
Selain itu, izin usaha penangkapan ikan dan perusahaan perikanan; pengembangan kawasan klaster perikanan budidaya (laut, tambak maupun darat); pembangunan pabrik pakan ikan mandiri; pembangunan UPT atau Balai Benih Ikan Laut, Payau, dan Perairan Tawar; dan bantuan bibit dan benih ikan.
Di samping itu, pembangunan cold storage dan pabrik es, mobil dan motor alat angkut sistem rantai dingin (cold chain system); pembangunan pasar ikan modern; revitalisasi dan pembangunan baru Sarpras Karantina dan Pengendalian Mutu Ikan; dan revitalisasi dan pembangunan baru SPBU Perikanan.
“Tidak kalah pentingnya adalah penataan kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, pengembangan mina-wisata, dan pembangunan pulau-pulau kecil. Satu hal lagi, pembangunan pemukiman nelayan higienis (PUPR),” papar Rokhmin Dahuri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
