REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Kebijakan untuk mengurangi cuti bersama pada libur akhir tahun tak sepenuhnya disambut positif oleh sejumlah daerah, khususnya yang menjadi tujuan destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran misalnya, menilai pengurangan cuti bersama itu akan nembuat wisatawan menumpuk pada satu waktu.
Kepal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Untung Saeful Rachman mengatakan, belum menerima informasi resmi terkait pengurangan cuti bersama dari pemerintah pusat. Karena itu, ia belum bisa menentukan kebijakan yang akan diputuskan daerah.
"Kita baru dengar-dengar dari sejumlah media. Namun kita belum dapat edaran resmi," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad (29/11).
Namun, jika akhirnya pengurangan cuti bersama tetap dilakukan, Untung menilai, hal itu akan membuat wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran bertumpuk di satu waktu. Sebab, waktu untuk liburan akan menjadi terbatas.
"Dengan adanya pengurangan cuti bersama, yang dikhawatirkan itu terjadi kepadatan wisatawan," kata dia.
Ia menjelaskan, jika hal itu terjadi, petugas akan melakukan penguraian wisatawan di destinasi favorit, misalnya di Pantai Pangandaran. Wisatawan dapat diarahkan ke destinasi wisata lain yang juga tak kalah menarik di Pangandaran. Dengan begitu, wisawatan tak terfokus di satu destinasi.
Untung mencontohkan, di Pangandaran juga terdapat destinasi yang indah, seperti Pantai Karapyak. Menurut dia, sudah banyak wisatawan yang mengenal destinasi pantai itu, meski tak sepopuler Pantai Pangandaran.
"Kemarin juga kita memantau Pantai Karapyak juga lumayan, sudah banyak yang mengenal. Jadi kunjungan ke pantai bukan hanya ke Pantai Pangandaran, bisa ke destinasi lainnya," kata dia.
Untung menambahkan, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pangandaran saat ini masih berjalan normal. Kunjungan wisatawan juga mulai mengalami peningkatan.
"Ada peningkatan terus dari yang sebelum-sebelumnya," kata dia.
Sementara itu, Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka Putra mengatakan, untuk mengantisipasi kerawanan yang berpotensi terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru, aparat kepolisian akan menggelar operasi lilin muai 21 Desember. Menurut dia, sejumlah personel serta sarana dan prasarana sudah disiapkan untuk melakukan operasi lilin itu.
"Kita juga sudah siapkan personel, posko, untuk antisipasi membludaknya wisatawan atau masyarakat yang akan mudik," kata dia.
Menurut dia, operasi itu juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemacetan, selain penumpukan pengunjung di destinasi wisata. Sementara untuk pencegahan penularan Covid-19 selama musim liburan akhir tahun, aparat kepolisian akan melakukan rapat lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Kabupaten Pangandaran memiliki pangsa 11 persen dari perekonomian Priangan Timur dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,95 persen (yoy) pada tahun 2019. Sektor Pariwisata menjadi salah satu potensi unggulan dan penopang utama perekonomian daerah.
Namun, pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan pada kinerja sektor pariwisata di Pangandaran. Hal itu diperparah dengan isu kebencanaan yang muncul belakangan ini.
Kepala BI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Herawanto mengatakan, risiko bencana dan penularan Covid-19 memang berpotensi terjadi di Pangandaran. Namun, risiko itu harus dihadapi.
"Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyikapinya, karena kita harus terus berjalan dengan memitigasi risiko yang ada. Sebab, aktivitas pariwisata menjadi salah satu penopang perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang tinggi," kata dia.
Ia menyebutkan, retribusi dari kegiatan pariwisata di Kabupaten Pangandaran pada 2019 tecatat sebesar Rp 27,5 miliar, atau 24 persen dari total PAD Kabupaten Pangandaran. Sektor Pariwisata juga memiliki potensi berkembang yang sangat tinggi, yang terbukti dengan pertumbuhan jumlah wisatawan pada awal tahun 2020 mencapai 41,39 persen (yoy) dan peningkatan PAD dari aktivitas pariwisata sebesar 35,46 persen (yoy).
Herawanto menambahkan, saat pandemi Covid-19 kawasan wisata Pangandaran sempat ditutup sejak 18 Maret hingga 29 Mei. Namun, setelah dibuka kembali, kinerja pariwisata mengalami pemulihan yang cepat dengan puncaknya pada bulan Agustus-September optimal sesuai kapasitas maksimum protokol Covid-19.
"Dengan pengendalian penyebaran Covid-19 yang baik dan komunikasi yang tepat mengenai isu terkini, sektor pariwisata diyakini dapat segera pulih dan mendorong perekonomian, sejalan dengan program pemerintah nasional yang menjadikan sektor pariwisata salah satu prioritas pemulihan ekonomi nasional," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika