REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran terus melakukan upaya mitigasi agar siap menghadapi kejadian bencana. Sebab, Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi di Jawa Barat (Jabar).
Pejabat Sementara Bupati Pangandaran, Dani Ramdan mengatakan, wilayah Jabar secara umum memang merupakan etalase atau supermarket bencana. Semua jenis kejadian bencana berpotensi terjadi di wilayah Jabar, termasuk di Kabupaten Pangandaran.
Ia menyebutkan, Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu yang memiliki risiko bencana yang tinggi. "Salah satu bencana yang berpotensi adalah gempa dan tsunami," kata dia dalam webinar, Kamis (26/11).
Potensi bencana itu secara otomatis mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Pangandaran. Sebab, Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan wisatawan untuk berkunjung.
Dani mencontohkan, ketika terdapat isu gempa bumi megathrust yang dapat menyebabkan tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa membuat sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran terdampak. Kunjungan wisatawan yang sempat mengalami peningkatan setelah kembali dibuka setelah masa awal pandemi berlalu, harus kembali anjlok setelah marak informasi tentang gempa dan tsunami tersebut. "Ada isu gempa megathtust dan tsunami, jatuh lagi (kunjungan wisatawan)," kata dia.
Potensi kejadian gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Pangandaran memang tak bisa dipungkiri. Namun, gempa bumi dan tsunami adalah jenis bencana yang tak dapat diprediksi secara pasti.
Dani menjelaskan, tujuan penelitian itu dilakukan tak lain berfungsi agar pemerintah dan masyarakat terus menyiapkan diri untuk menghadapi bencana yang berpotensi terjadi. "Dengan ada penelitian itu, kita bisa menempatkan infratruktur mitigasi secara tepat untuk mengurangi risiko akibat kejadian bencana," kata dia.
Adanya penelitian itu, Pemkab Pangandaran juga terus melakukan upaya mitigasi. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivasi tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter untuk menjadi tempat berlindung jika terjadi tsunami di Kabupaten Pangandaran.
Selain itu, Dani menyebutkan, Pemkab Pangandaran sedang berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO bahwa daerah itu siap menghadapi tsunami (tsunami ready). Untuk mendapat pengakuan tsunami ready dari UNESCO, terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi.
Menurut dia, pemenuhan indikator tsunami ready itu dilakukan mulai dari desa-desa, mulai perencanaan menghadapi bencana, melatih masyarakat, memenuhi sarana dan prasarana, serta mengembangkan pendeteksi dini (early warning system) tsunami yang berbasis kearifan lokal. Setelah dipenuhi, pemenuhan indikator itu akan dicek langsung oleh tim dari UNESCO. "Kalau kita bisa memenuhi (indikator) ini, itu bisa menjadi keyakinan untuk wisatawan datang ke Pangandaran, sehingga tak ada lagi kekhawatiran," kata Dani, yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jabar itu.
Ia menambahkan, pihaknya secara rutin melakukan ekspedisi desa tangguh bencana (destana) setiap tahunnya. Namun, lantaran tahun ini sedang terjadi pandemi Covid-19 ekspedisi destana tak dilakukan.
Kendati demikian, petugas tetap secara rutin melakukan gladi posko agar terus siaga menghadapi bencana. Bahkan, mulai tahun depan, petugas akan melibatkan para pengelola hotel, pemandu wisata, dan pelaku usaha wisata lainnya, untuk ikut simulasi kebencanaan.
Selain itu, Pemkab Pangandaran akan menyiapkan program hotel dan restoran tangguh bencana. "Kita akan berikan sertifikasi kalau perlu. Jadi wisatawan bisa merasa tenang saat berkunjung ke Pangandaran," kata dia.
Peneliti Kelompok Keahlihan Geofisika Global dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Endra Gunawan mengatakan, Indonesia memang memiliki sumber gempa yang sangat banyak. Namun, bukan berarti potensi gempa itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk membuat masyarakat melakukan upaya mitigasi."Kalau kita abai atau tidak peduli pengetahuan itu, yang terjadi adalah disaster. Tapi kalau kita tidak abai, tidak akan terjadi disaster," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika