REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto tegas menolak rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Hal itu dinilai akan menambah beban hidup masyarakat.
Ia meminta pemerintah mencari solusi alternatif agar tujuan menjaga kelestarian lingkungan tercapai. Namun beban hidup masyarakat tidak bertambah, apalagi di tengah pandemi Covid-19.
"Kami menentang di tengah pandemi yang sekarang ini," ujar Mulyanto yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR itu, Selasa (24/11).
Ia menegaskan bukan anti pada BBM ramah lingkungan. Namun pemerintah perlu memikirkan solusi alternatif bagi masyarakat bila ingin menghapus premium.
"Pemerintah harus memiliki rencana bufferingnya dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat," ujar Mulyanto.
Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut. "Betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini," ujar Mulyanto.
PT Pertamina (Persero) terus menggodok rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) kalori rendah karena tak baik bagi masa depan lingkungan. Namun untuk bisa merealisasikan hal ini masih terganjal paradigma masyarakat yang belum bisa beralih ke BBM ramah lingkungan.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, masih ada dua jenis BBM yang RON-nya masih di bawah 91. Ia menyebutkan yakni Premium dengan RON 88 dan Pertalite dengan RON 90.
"Artinya ada dua produk yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar kalau mengikuti aturan tersebut yaitu Premium dan Pertalite," kata Nicke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
