Ahad 22 Nov 2020 08:25 WIB

Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka Bagi Semua Negara

Komitmen politik negara-negara G20 dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus Yulianto
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan).
Foto: Lukas/ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar akses terhadap vaksin Covid-19 harus tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Ia mengatakan, komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.

Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pidatonya di KTT G20 dalam sesi ‘Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan’. “Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya,” kata Jokowi, dikutip dari siaran resmi Istana, Ahad (22/10).

Selain itu, Presiden juga menekankan, perlunya dukungan dari negara-negara G20 untuk pemulihan ekonomi dunia di tengah situasi pandemi saat ini. Salah satunya terkait bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.

Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) meminta dukungan dana sebesar 2,5 triliun dollar AS agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.

“Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang (sound debt management) termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal,” kata Presiden.

Selain itu, dukungan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Presiden berpandangan, apabila dukungan tersebut dikurangi secara terburu-buru, maka pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan akan berjalan dalam waktu yang lama.

“Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah,” ujarnya.

Pada bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang di masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

Dalam acara KTT G20 secara virtual ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Sherpa G20 Indonesia Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement