REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir masih optimistis vaksin Covid-19 bisa datang pada akhir November atau awal Desember 2020. Kendati begitu Erick menegaskan tidak berarti vaksin langsung diberikan.
"Konteksnya harus dilihat, otoritas tertinggi untuk memberikan izin (vaksin) BPOM dan prosedurnya harus aman, presiden sudah bicara beberapa kali vaksin yang ada di Indonesia pasti sesuai standar WHO, uji klinisnya dilalui, harus ada kehati-hatian," kata Erick dalam acara Indonesia Town Hall di stasiun televisi Metro TV yang disiarkan Sabtu (21/11).
"Bila lebih cepat, kan lebih baik, bukan berarti menghalalkan segala cara, saya masih optimistis ketika nanti vaksinnya bisa datang di bulan November atau awal Desember, itu datang dulu," tambahnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta semua tahapan dilalui untuk memastikan vaksin teruji aman bagi masyarakat. Tapi ia juga berharap vaksin dapat datang pada November. "Kami berharap vaksin datang diakhir bulan November, tapi kami ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke bulan Desember, setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kami lakukan vaksinasi," kata Presiden.
Menurut Erick bila vaksin datang pada Januari lalu diproses lagi selama tiga minggu, maka vaksinasi baru bisa dilakukan pada Februari. Karena itu ia berharap vaksin dapat segera tiba. Namun sekali lagi, tidak berarti vaksinasi langsung dilakukan. Prinsipnya, adalah tetap mengedepankan kehati-hatian
"Bukan untuk divaksin, tapi kan proses daripada vaksin itu harus penuh kehati-hatian, apalagi ada dua macam vaksin yang datang ada yang sudah jadi ada yang dibuat," katanya.
Erick mengatakan, vaksin merupakan salah satu program Indonesia sehat. Vaksin diharapkan dapat menekan angka kematian akibat virus Covid-19. "Dari awal sudah saya katakan Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh, vaksin ini kami harapkan menekan jumlah kematian, menekan yang sangat, dan kami pemerintah selalu katakan bukan berarti ada vaksin, protokol Covid-19 dilanggar," kata Erick.
Sementara itu Direktur PT Bio Farma Honesti Baasyir mengatakan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dapat dikeluarkan BPOM setelah uji klinis tahap satu, dua, dan tiga dilalui.
"Proses klinis 1,2, dan 3 harus dilalui dulu baru dilihat hasilnya apa. nanti dievaluasi Badan POM," ujarnya dalam acara yang sama.
Ia mengakui ada opsi lain untuk mempercepat atau disebut juga compassionate use. Lewat metode ini, pemberian obat eksperimental belum mendapat persetujuan dari otoritas terkait.
Namun compassionate use pernah dipakai dalam kasus wabah ebola di Afrika. Ada vaksin yang belum selesai uji coba, tapi telah dipakai karena kondisi tertentu. Dalam kasus itu, badan setempat di Afrika yang meminta langsung penggunaan vaksin.
Di Indonesia, skema compassionate use pun harus ada penanggung jawabnya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan pemerintah. Penerapan EUA maupun compassionate akan sangat bergantung dari vaksi mana yang datang lebih awal.
Sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan data sampel vaksin belum bisa didapatkan. Sehingga Emergency Use Authorization tidak bisa diberikan pada pekan kedua atau ketiga Desember 2020 sehingga baru bisa diberikan pada minggu ketiga Januari 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika