REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR -- Masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia harus terus dibendung secara bersama sama. Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Perlu upaya dan dukungan dari semua pihak agar hal tersebut dapat terwujud.
Menurut Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafly Amar mengungkapkan untuk membendung permasalahan tersebut di antara langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan pondok pesantren.
"Kita sama-sama untuk saling berbagi informasi, berbagi harapan dan upaya-upaya yang kita sinergikan lagi di lapangan terutama untuk mengeliminasi berkembangnya paham-paham radikal intoleransi," kata Komjen Pol Boy Rafli Amar saat bersilaturahim dengan Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGB HM Zainul Majdi beserta Dewan Mustasyar, di Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathan, Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pertengahan pekan lalu.
Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan bahwa kita semua memiliki tujuan untuk bersama-sama ingin agar generasi muda tidak mudah terpapar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimana kalau dilihat dari data statistik kelompok radikal terorisme ini mencoba untuk mengajak anak-anak remaja atau muda untuk ikut dalam pergerakan aksi-aksi kejahatan teror yang seolah-olah sedang melaksanakan misi tertentu.
"Tentunya kita harapkan pengaruh pengaruh negatif itu bisa kita tiadakan. Jangan lagi ada generasi muda Indonesia dari berbagai kalangan itu harus berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan kejahatan terorisme," ujar mantan Waka Lemdiklat Polri tersebut.
Kepala BNPT menjelaskan, sebelum dirinya datang ke Pulau Lombok, pihaknya beserta jajarannya sudah datang ke Kota Bima dan Kabupaten Dompu, NTB untuk berjumpa dengan mantan narapidana terorisme (napiter) dan membangun fasilitas di pondok pesantren setempat. "Di mana sesuai dengan undang-undang penanggulangan terorisme, langkah yang dilakukan oleh BNPT dengan melakukan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi," katanya.
Dijelaskannya, Kesiapsiagaan Nasional ini dilakukan karena terorisme masuk dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa), mengusung ideologi kekerasan. Sikap daya tangkal dan daya cegah bertujuan untuk bisa dicermati masyarakat. Ikut memperhatikan fenomena di masyarakat supaya diantisipasi ruang geraknya, sehingga tidak bebas.
Sementara itu, TGB HM Zainul Majdi berkisah, lokasi acara dikenal dengan Musala Al Abror, tempat pendiri Nahdlatul Wathan Maulanasyaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid untuk perjuangan dan mendidik ilmu.
"Ini tempat penting perjalanan Nahdlatul Wathan, tidak hanya mendidik agama. Keislaman dan kebangsaan dua sisi dari satu mata uang. Menjadi muslim yang baik akan membangun negara," katanya.
Murid-murid Maulanasyaikh, kata TGB, bersemangat untuk meneruskan perjuangan. Di antaranya dengan mengokohkan Islam Wasathiyah, moderasi Islam, beragama yang proporsional. "Dalam perjalanan Nahdlatul Wathan ada budaya lokal diadopsi untuk mengokohkan nilai-nilai kebaikan," ujar mantan Gubernur NTB ini
Apa yang disampaikan Kepala BNPT, menurutnya sebagai bagian dari waatawanu alal birri wattaqwa, menjadi pengingat bagi anak muda. Para guru memastikan tidak ada bentuk pengajaran dan materi yang bertentangan dengan agama atau melawan negara.
"Ini seperti bait renungan masa, karya Maulanasyaikh, , disampaikan hidupkan iman hidupkan takwa agar hiduplah semua jiwa. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara," ujarnya.
TGB sepakat dengan penjelasan Kepala BNPT, tidak boleh mengidentikkan pesantren dengan terorisme. "Saya sepakat. Kami bangga sebagai warga pondok pesantren, dan warga pesantren akan selamanya menjadi benteng untuk negeri," kata TGB mengakhiri.
Sebelum melakukan pertemuan dan dialog dengan para pimpinan dan pengasuh pesantren, Kepala BNPT menyempatkan untuk berziarah ke Makam Pahlawan Nasional asal NTB Maulanasyaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid yang tidak lain adalah kakek dari TGB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika