Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Malang Husnul Mu'arif mengatakan, Kota Malang belum menerima kuota penerima vaksin. Pasalnya, pembagian kuota ditentukan berdasarkan usulan masing-masing kabupaten/kota. "Kota Malang belum mengusulkan, karena pendataan belum selesai," jelas Husnul saat ditemui wartawan di Kota Malang.

Penerima vaksin Covid-19 lebih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan yang sering berhubungan dengan pasien. Namun pendataan ini masih belum selesai karena Kota Malang memiliki banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, baik tenaga kesehatan di rumah sakit, klinik, puskesmas dan praktik mandiri.  

Husnul meyakini pendataan tenaga kesehatan di institusi sudah selesai. "Tapi mereka yang tidak di institusi itu yang butuh waktu, dan itu yang kita bagi per wilayah puskesmas, supaya cepat pendataannya," jelas Husnul.

Menurut Husnul, permohonan data kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang Raya tidak bisa menjadi solusi. Sebab, IDI tidak menyimpan dan membagi data dokter di tiap kota atau kabupaten. Lembaga tersebut hanya menyimpan data dokter di Malang Raya secara satu kesatuan yang mencapai 3.800-an. 

"Sehingga yang paling efektif adalah puskesmas untuk mendata di wilayahnya," kata dia menambahkan.

Selain tenaga kesehatan, prioritas penerima vaksin lainnya yakni kalangan yang memberikan pelayanan publik. Kalangan yang dimaksud antara lain TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PDAM dan sebagainya. Untuk prioritas ketiga, vaksin akan diberikan kepada kelompok pekerja yang berkontribusi di sektor perekonomian dan pendidikan.

Total kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang mencapai 2.110 orang, Senin (9/11). Dari angka tersebut, 213 orang meninggal dan 1.884 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara 13 orang lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika