Senin 09 Nov 2020 21:43 WIB

RAPBD 2021 Kota Bogor Difokuskan pada Lima Prioritas

Ada beberapa pos alokasi yang dikurangi untuk penangana kesehatan.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Fuji Pratiwi
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Pemkot Bogor menyatakan ada lima prioritas yang jadi fokus dalam RAPBD 2021.
Foto: Thoudy Badai/Republika
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Pemkot Bogor menyatakan ada lima prioritas yang jadi fokus dalam RAPBD 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 ke DPRD Kota Bogor pada Senin (9/11). Dalam RAPBD yang diserahkan terdapat lima prioritas.

"Semuanya dikembalikan pada lima prioritas. Semuanya berkaitan dengan tanggap Covid-19. Jadi pertama kesehatan, kedua perekonomian, ketiga pendidikan, baru keempat dan kelima program prioritas," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Senin (9/11) sore.

Baca Juga

Bima mengatakan, ada program prioritas yang harus terus berjalan. Seperti transportasi, dimana konversi angkot terus berjalan.

Namun, dalam RAPBD 2021 nanti ada banyak hal yang harus disesuaikan, bahkan dikurangi. "Beberapa hal dikurangi karena kita membutuhkan alokasi yang lebih besar untuk kesehatan," ujarnya.

Terkait total angka, Bima menyebutkan RAPBD yang diajukan yakni sebesar Rp 2,4 triliun. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor sendiri sekitar Rp 936 miliar.

Ia menyatakan, angka tersebut mengalami penurunan. "Harusnya kalau tidak Covid-19, PAD sudah di atas Rp 1 triliun. Nah, kali ini tidak mencapai Rp 1 triliun karena diperkirakan masih ada efek ekonomi, akan berkurang pendapatan semua," ungkap Bima.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Hanafi mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan janji politik juga masuk dalam lima prioritas RAPBD.

Pertama terkait kesehatan karena kalau kesehatan kewajiban. Kemudian pemulihan ekonomi, dan pendidikan. Kemudian prioritaskan RPJMD yang salah satunya peningkatan kualitas hidup masyarakat, infrastruktur, dan reformasi birokrasi.

Terkait pemulihan ekonomi nantinya berada berada di masing-masing dinas. Di antaranya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan beberapa dinas lainnya.

"Kalau untuk janji politik itu macam-macam. Ada Bogor Lancar, ada Bogor Merenah Bogor Kasohor, Bogor Motekar, Bogor Samawa, Abdi Bogor dan beberapa bentuk kegiatannya," ujar Hanafi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement