Ahad 08 Nov 2020 18:30 WIB

Kasus Covid Meningkat, Pemkot Bandung Diminta Evaluasi AKB

Selama masa kebijakan AKB, epidemiolog menilai disiplin masyarakat longgar.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan, Antara/ Red: Andri Saubani
Warga melintas di depan patung himbauan waspada Covid-19 di Jalan A.H Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung, Kamis (17/9). Warga setempat berinisiatif membuat dan memasang patung yang berbentuk petugas membawa keranda untuk menghimbau masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta tetap waspada penyebaran Covid-19 pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Foto: Abdan Syakura/Republika
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Warga melintas di depan patung himbauan waspada Covid-19 di Jalan A.H Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung, Kamis (17/9). Warga setempat berinisiatif membuat dan memasang patung yang berbentuk petugas membawa keranda untuk menghimbau masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta tetap waspada penyebaran Covid-19 pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Foto: Abdan Syakura/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Epidemiologi Universitas Padjajaran (Unpad), Panji Fortuna Hadisoemarto menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengevaluasi kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Hal itu menyusul kasus kumulatif Covid-19 di Kota Bandung hingga Ahad (08/11) mencapai 2.181 kasus.

Ia mengatakan, risiko penyebaran kasus Covid-19 masih terjadi selama masa AKB Kota Bandung. Menurutnya, masih adanya kasus menunjukkan terdapat kontak erat dan mobilitas masyarakat di luar rumah membuat penularan terjadi.

Baca Juga

"Pergerakan warga antarkota sepertinya mengalami peningkatan, belum lagi kita ada libur panjang kemarin," ujarnya, Ahad (08/11).

Menurutnya, dampak libur panjang pekan lalu akan terlihat pada dua pekan mendatang. Ia mengatakan, pelonggaran di masa AKB maka potensi peningkatan kasus akan terjadi. Terlebih masih adanya kasus yang belum terdeteksi.

"Bisa jadi ada transmisi yang belum terdeteksi dan bisa jadi meluas kalau kita sekarang terlalu longgar," katanya.

Ia menilai, bahwa kunci paling utama dalam pemulihan ekonomi yakni aspek kesehatan. Apabila kesehatan tertangani dan terkendali, maka aspek ekonomi juga bakal mengikuti.

"Harus disadari yang menentukan arah ekonomi ya pengendalian wabahnya, kalau wabah terkendali ekonomi bisa jalan," katanya.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan menyarankan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meniru kebijakan daerah lain yang berhasil menekan angka kasus Covid-19.

"Mana daerah yang penanganannya baik, itu harus dicontoh. Yang saya tahu Surabaya itu relatif bagus ya, pelacakannya termasuk untuk orang kota perlakuannya bagaimana, orang dari luar kota diperlakukan bagaimana, nah seperti itu, itu bisa dijadikan model," kata Cecep.

Selain itu, ia juga meminta Pemkot Bandung untuk terus mengingatkan masyarakat akan bahayanya Covid-19 serta melakukan penindakan bagi pelanggar. Alasannya, kata dia, saat ini di masa AKB sebagian masyarakat nampak semakin abai terhadap kedisiplinan protokol kesehatan Covid-19.

"Kebijakan juga harus tetap diingatkan kepada semua komponen, kelihatannya di Kota Bandung dan di tempat lain, peringatan ke masyarakat juga semakin kurang ya kelihatannya. Tidak seperti saat awal-awal AKB," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement