REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kabupaten Bandung mendapat predikat Wajar Tanpa Perkecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama tiga tahun berturut-turut. Bupati Bandung, Dadang M Naser menyebut Kabupaten Bandung akan meningkatkan pola pembinaan, pola penggunaan anggaran dan pemeriksaan tematik.
Termasuk pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dievaluasi dan dinilai oleh BPK RI. Dia menyebut potensi pendapatan Kabupaten Bandung bisa dimaksimalkan.
"Bagaimana kabupaten Bandung mendapat pemeriksaan pendapatan. Potensi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dievaluasi dan dinilai oleh BPK RI," kata Dadang di Masjid Al-Fathu, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (6/11).
Menurutnya, setiap peluang untuk meningkatkan PAD bisa membantu daerah tertentu menjadi lebih baik. Cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung termasuk menyisir para wajib pajak untuk beralamat di Kabupaten Bandung.
"Seperti pabrik di Kabupaten Bandung, maka NPWP-nya harus kabupaten juga, termasuk ke depan kendaraan yang dimiliki masyarakat harus ber-letter D, karena banyak kendaraan di Kabupaten Bandung tapi nomor pajak di tempat lain, tentu ini bayarnya di tempat lain juga," katanya.
Dia mengakui pajak menjadi pemasukan daerah yang memberikan paling banyak kontribusi pada pembangunan kabupaten. Sehingga daerah, khususnya Kabupaten Bandung memiliki pendapatan hasil daerah yang bertambah kuat.
"Jadi dampaknya ke Dana Alokasi Umum. Insya Allah potensi Kabupaten Bandung tahun ini meski kala pandemi covid-19 tapi investasi tembus di 24 triliun," kata Dadang.
Dia mencontohkan bagaimana optimalisasi energi geothermal bisa menjadi potensi PAD. Seperti diketahui, Kabupaten Bandung baru bekerja sama dengan PT Geo Dipa Persero untuk menambah 12 sumur baru.
"Kira-kira dari Geo Dipa bisa investasi hampir 2-3 triliun untuk membuat sumur-sumur baru untuk meningkatkan megawattnya Geo Dipa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika