REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo - Andi Zunnun Armin NH, telah berada di Jakarta, dan bersiap mengikuti debat kandidat yang akan dilaksanakan besok malam, Sabtu, 7 November 2020. Kandidat nomor urut 4 ini akan menyampaikan visi misi dan program unggulannya, pada acara yang akan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV nasional tersebut.
Adapun program prioritas dari kandidat yang diusung tiga parpol ini, adalah BPJS Kesehatan Kelas III yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Program ini terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan.
Diketahui, akibat pandemi Covid-19, terjadi krisis ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Mereka kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan. Jika menunggak, mereka tentu akan kesulitan mengakses pelayanan di rumah sakit.
"Salah satu beban masyarakat yang akan diambil alih pemerintah jika kami terpilih, adalah iuran BPJS Kesehatan masyarakat, khusus Kelas III," kata None - sapaan akrab Irman YL di Jakarta, Jumat (6/11).
Selanjutnya adalah pelimpahan kewenangan ke tingkat RT. Pengurusan administrasi kependudukan, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Akte Kelahiran, yang selama ini harus dilakukan di Kantor Dinas Catatan Sipil, cukup dilakukan di tingkat RT.
Tidak hanya layanan administrasi kependudukan. Sejumlah perizinan juga bisa dilakukan di tingkat RT. Salah satunya tutur dia adalah izin usaha.
"Kami akan melakukan downsizing pemerintahan. Hal ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah terobosan baru, pertama di Indonesia," ujarnya.
Adapun dampak dari dilakukannya downsizing pemerintahan, beban kerja Ketua RT akan bertambah. Karena itu, mereka akan diberi sejumlah fasilitas. Antara lain, upah setara UMR sebesar Rp 3,1 juta, sepeda listrik, juga tablet.
Mereka juga diberi kewenangan mengangkat dua tenaga kerja, untuk menangani administrasi dan operasional, yang juga akan diberi upah setara UMR."Artinya, akan ada 10 ribu lapangan kerja baru di tingkat RT," ungkap adik bungsu Syahrul Yasin Limpo ini.
Program ketiga, bantuan dana hibah untuk warga RT sebesar Rp 15 juta - Rp 150 juta, tergantung kondisi wilayahnya. Dana hibah pembangunan ini bisa digunakan untuk pembangunan, peningkatan skill warga, hingga keamanan lingkungan di tingkat RT.
"Kenapa harus ada dana hibah pembangunan? Supaya masyarakat merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah. Sepanjang warga yang setuju di atas 50 persen, dana yang tersedia di Ketua RT ini bisa digunakan," terangnya.
Keempat, program pendidikan berupa Dana BOS Kota. Peruntukannya, untuk pendidikan karakter anak.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ini menjelaskan, sistem pendidikan kita saat ini, masih lebih mengutamakan kecerdasan kognitif, dibanding karakter. Anak-anak diciptakan menjadi cerdas, tapi tidak dituntun menjadi baik dan benar.
"Percuma anak-anak cerdas, kalau tidak menghormati orangtuanya. Percuma nilai matematikanya dapat nilai 100, kalau mereka tidak menghargai orang lain," bebernya.
Dana BOS Kota ini juga akan diberikan dalam bentuk beasiswa kepada penghafal Qur'an di setiap sekolah. Ia berharap, di tiap kelas, minimal ada satu tahfidz.
Berikutnya, adalah penyediaan air bersih. None memaparkan, ada sejumlah kecamatan di Kota Makassar, yang saat musim hujan kebanjiran, dan saat kemarau dilanda kekeringan. Ke depan, harga air bersih juga akan semakin mahal, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk menyiapkan air bersih di tingkat RT.
Terakhir, adalah digitalisasi persampahan. Proses pengangkutan hingga pengolahan sampah akan dilakukan secara digital. Peraturan Wali Kota terkait pengelolaan sampah juga akan diterbitkan, untuk mengurangi produksi sampah masyarakat.
"Program yang kami tawarkan sangat simpel, bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, dan bisa langsung diwujudkan. Program-program ini akan dibedah di acara debat kandidat, jadi jangan sampai terlewatkan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika