REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta jangan menpercayai statistik Covid-19 di Indonesia saat kapasitas testing menurun. Jika kasus positif dan suspek berkurang, belum tentu karena kasusnya memang turun.

"Jangan percaya statistik yang testing-nya turun. Testing di Indonesia kan sangat terbatas, kalau spesimen yang dites dikurangi ya berkurang saja semuanya, belum tentu karena kasusnya menurun," kata Pandu saat dihubungi Republika, Senin (2/11).

Padahal, dia menambahkan, banyak peristiwa dan momen yang mungkin bisa meningkatkan kasus Covid-19 seperti aksi demonstrasi Undang-undang Ciptaker hingga cuti dan liburan panjang 28 Oktober-1 November 2020. Ia menganalisis, tidak mungkin liburan panjang membuat kasus Covid-19 stagnan.

Pandu juga menduga banyak orang tanpa gejala saat ini kemungkinan tidak mengikuti tes tersebut. Artinya selama tidak ada tes, ia menyebutkan tidak ada yang tahu penularan virus ini.

"Dampaknya, penularan Covid-19 jadi lebih banyak dan tidak akan bisa diputus," katanya.

Menurutnya, untuk menangani pandemi ini, memperkuat surveillans menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Surveillans yang dia maksud yaitu testing, pelacakan kasus, dan isolasi atau treatment (3T).

Ia mengingatkan, organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) telah menetapkan bahwa testing yang dilakukan minimal 1.000 per 1 juta penduduk per pekan. Selain itu, ia meminta harusnya bukan spesimen yang menjadi hitungan pemerintah, melainkan orang yang menjalani tes.

"Selama itu tidak dijalankan maka penularan masih terjadi. Kami tidak yakin pemerintah serius, karena untuk memutus rantai penularan ya dengan testing," ujarnya.

Ihwal penurunan jumal testing diakui oleh Satgas. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito hari ini menjelaskan, penurunan jumlah testing karena adanya perbaikan dan penyelarasan koordinasi pelaporan data dari daerah ke pemerintah pusat.

“Bahwa sedang terjadi perbaikan dan penyelarasan koordinasi pelaporan data dari daerah, kabupaten kota, ke provinsi, dan ke pusat atau kementerian kesehatan. Dan ini merupakan bagian dari proses satu data Covid dan interoperabilitas data pusat dan daerah,” ujar Wiku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika