REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWNAGI -- Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Abdullah Azwar Anas didaulat menjadi pembicara dalam seminar daring (webinar) tentang kota cerdas antarbangsa (smart city international). Hal ini terkait pengembangan sistem smart kampung di daerah itu menghadapi pandemi Covid-19, yang digelar oleh Councils of Asian Liberals and Democrats (CALD) yang berbasis di Filipina.
Seminar daring itu diikuti oleh sejumlah narasumber yang terdiri atas kepala daerah dan ahli kesehatan dari beberapa negara. Di antaranya Deputy Director-General Taiwan Centers for Disease Control Yi-Chun Lo, Chief Director/Advisor Smart City National Strategic Program Korean Smart Cities Special Committe Dae Yeon Cho, Wali Kota Roxas City, Filipina, Ronnie T Davidas, dan Bupati Abdullah Azwar Anas mewakili Indonesia.
"Seminar daring Dewan Liberal dan Demokrat Asia (Councils of Asian Liberals and Democrats/CALD) ini untuk membahas bagaimana kita dapat menata kembali smart cities serta peluang apa yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi. Praktik-praktik baik kami bahas bersama di forum tersebut," kata Bupati di Banyuwangi, Jumat (30/10).
Ia menjelaskan banyak hal dibahas dalam seminar daring ini. Mulai bagaimana respons cepat daerah menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi akibat Covid-19, bagaimana teknologi mempermudah penanganan Covid-19, hingga bagaimana peran pemerintah daerah melakukan perencanaan ulang daerahnya pascapandemi. "Tentunya pemanfaatan teknologilah yang memungkinkan penanganan Covid-19 bisa dilakukan secara lebih baik. Kita terus bekerja ke arah tersebut," katanya.
Menurut dia Pemkab Banyuwangi telah mengoptimalkan sistem smart kampung dan sistem smart city yang diusung oleh Banyuwangi. Ia menambahkan lewat smart kampung problem sosial akibat Covid-19 berusaha dipecahkan Pemkab Banyuwangi dengan program pendataan bantuan sosial bagi warga.
"Program smart kampung sangat membantu dalam hal pendataan bantuan sosial, meski memang harus diakui masih ada satu dua kasus skala kecil yang wajar terjadi di tengah shock datangnya pandemi ini," katanya.
Banyuwangi juga membuka pelaporan daring bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 yang terintegrasi dengan sistem smart kampung. Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten.
"Dalam pelaporan bansos daring ini ada dua fitur pelaporan warga yang belum menerima bantuan dan pengecekan penerima bansos. Basisnya adalah nomor induk kependudukan (NIK) yang kami silangkan dengan smart kampung yang telah mempunyai basis data lengkap semua penerima bantuan. Jadi tidak ada data ganda," katanya.
Selain itu, kata dia, pada smart kampung juga disediakan data rumah isolasi yang bisa digunakan setiap warga, dan warga tinggal memilih rumah isolasi terdekat. Ia juga menyampaikan jika sampai saat ini pihaknya terus membenahi skenario adaptasi kebiasaan baru (AKB) pariwisata. Pariwisata sendiri menjadi salah satu penggerak ekonomi di Banyuwangi. Mulai dari sertifikasi protokol kesehatan hingga penggunaan teknologi untuk mendukung protokol.
Sertifikasi dilakukan ke destinasi, hotel, homestay, kafe, restoran, warung rakyat untuk mengecek protokol kesehatannya. Sertifikasi bagi warung rakyat dilakukan untuk memberi jaminan keamanan, kesehatan dan keselamatan bagi semua yang terlibat di sektor ini.
"Yang sudah oke, diberi sertifikat, ditempelkan di lokasi dan ditampilkan di aplikasi sehingga mudah dicari wisatawan. Tapi dievaluasi berkala, jika melanggar, sertifikatnya dicabut. Juga ada pengaturan kapasitas jumlah pengunjung," ujar demikian Abdullah Azwar Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika