REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih fokus terhadap penanganan Covid-19 pascaliburan panjang pada pekan ini. Sebab, Usai liburan, angka penyebaran virus corona kerap kali mengalami lonjakan.
"Jadi concern kami bukan saat liburannya, tapi pascaliburan. Karena pascaliburan itulah biasanya terjadi lonjakan (kasus Covid-19)," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya, Senin (26/10).
Pemerintah telah menetapkan tanggal 28 Oktober dan 30 Oktober 2020 sebagai cuti bersama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, terdapat libur panjang selama lima hari, yakni pada 28 Oktober-1 November 2020.
Menurut Anies, lonjakan itu terlihat dua minggu setelah libur panjang. Hal itu pun sempat terjadi saat libur panjang pada Mei dan Agustus 2020 lalu.
"Pengalaman kita di bulan Agustus ketika ada libur panjang, maka terjadi lonjakan kasus dua minggu berikutnya. Ini juga pola yang sama yang kita temukan di bulan Mei," ujar dia.
Karena itu, jelas Anies, untuk menghadapi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pascaliburan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah antisipasi di antaranya memastikan ketersedian tempat tidur isolasi bagi pasien Covid-19 dan melakukan penelusuran atau tracing.
"Antisipasi itu artinya kita harus siap jumlah tempat tidur, kemudian kegiatan testing, dan tracing, karena pengalaman masa libur panjang sesudahnya suka ada lonjakan," kata dia.
Anies pun kembali mengingatkan seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 selama menghabiskan masa liburan. Dia menegaskan, hal itu harus dilaksanakan tidak hanya saat berada di tempat umum, melainkan juga saat berkumpul bersama keluarga.
"Jadi anjuran kita satu, seluruh protokol kesehatan ditaati. Kedua, penularan itu tidak hanya terjadi di wilayah publik, penularan terjadi justru di arena keluarga," kata dia.
"Saya anjurkan kepada seluruh masyarakat, jangan karena merasa keluarga, kemudian masker dicopot. Kalaupun pertemuan keluarga, maka pastikan masker dipakai karena pemerintah tidak mungkin mengawasi ruang-ruang keluarga di seluruh rumah," sambungnya. Flori Sidebang
Ikuti Whatsapp Channel Republika