REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal menyesuaikan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan RI), terkait dengan sasaran prioritas vaksinasi Corona.
Tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga lapangan bakal dipriotitaskan dalam vaksinasi Corona, tahap pertama –yang rencananya-- sudah bisa dilaksanakan November hingga Desember 2020 nanti.Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, Pemerintah berencana mulai melakukan vaksinasi pada November bulan depan, maka Pemprov Jawa Tengah juga sudah mempersiapkan.Karena alokasi vaksi untuk Jawa Tengah memang belum banyak (belum sampai ribuan), maka bakal ada skala prioritas dalam pemberian vaksin Corona tersebut.
“Untuk beberapa sampel yang didapatkan nanti, tentunya akan kami prioritaskan bagi para tenaga kesehatan,” ungkapnya, saat di konfirmasi di Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/10).
Menurut Ganjar, meski pada bulan November nanti Jawa Tengah baru mendapat kuota vaksin dengan jumlah yang belum banyak, namun pada tahap kedua Jawa Tengah direncanakan akan mendapatkan alokasi dalam jumlah yang cukup besar.
Bahkan ia menyampaikan, jumlah alokasi yang dimaksud rencananya mencapai sekitar 2,5 juta vaksin. “Kalau bulan depan sudah dimulai, ya mungkin November sampai Desember tahun ini,” tambahnya.
Selain nakes, lanjut Ganjar, juga akan memprioritaskan vaksinasi kepada petugas lapangan, seperti TNI/Polri dan Satpol PP. Sebab, tenaga lapangan tersebut juga dianggap memiliki resiko tinggi karena setiap hari bertugas di lapangan.
Termasuk juga masyarakat yang setiap hari menjalankan kegiatan atau beraktivitas di tempat atau lingkungan terbuka, antara lain seperti pasar, jalan raya dan lainnya. “menurut saya, mereka juga perlu mendapat prioritas,” tegasnya.
Pemerintah, masih jelas gubernur, sedang berusaha sekuat tenaga dalam rangka program vaksinasi Covid-19 tersebut dan Pemerintah juga telah mencari beberapa sumber vaksin dari berbagai negara dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan vaksin dalam mencegah Corona. Termasuk juga kemungkinan adanya vaksi yang diproduksi di dalam negeri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan vaksin Corona tersebut.“Mungkin vaksinnya itu tiak hanya satu, tapi juga beragam, tergantung pada kapasitas dan kemampuan. Saya kira pemerintah sudah memikirkan jumlah dan kebutuhannya hingga itu," jelasnya.
Ia juga berpesan, meski program vaksinasi segera dilakukan oleh Pemerintah, gubernur tetap meminta masyarakat selalu tertib dan senantiasa mematuhi ketentuan prokes pencegahan Covid-19.
Yakni dengan tetap menghindari kerumunan, tertib dalam memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan bersih mamakai sabun. “Tidak bisa tidak, itu wajib. Kalau itu dilakukan, maka kita bisa beradaptasi,” lajutnya.
Masyarakat juga tetap boleh bekerja dan yang terpaksa harus keluar rumah tetap harus menerapkan prokes kesehatan tersebut. “Kalau semua itu bisa dilakukan, maka masyarakat juga akan bisa mengamkan dirinya,” lanjut Ganjar.
Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif pada orang yang dinyatakan positif Covid-19. Sebab sampai saat ini, stigmatisasi tersebut masih sering muncul di tengah masyarakat.
Seperti laporan yang diterima gubernur dari Kota Surakarta, yang menyebutkan perihal satu keluarga yang dikatahui positif terpapar Covid-19 merasa disingkirkan oleh warga yang ada di sekitar lingkungannya.
“Tolong kepada warga saya yang di Solo, jangan ada stigmatisasi kepada mereka yang terpapar Covid-19, mereka justru butuh pertolongan serta bantuan kita semua dan bukan diasingkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, Achmad Yurianto menyampaikan, rencananya bakal ada 9,1 juta jiwa yang sudah bisa divaksinasi Corona, mulai November hingga Desember 2020 nanti.Untuk vaksinasi tahap awal tersebut, Pemerintah telah menempatkan prioritas utama kepada para nakes, yang menjadi ujung tombak penanganan Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika