REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Yayasan Penabulu bersama Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Konsil LSM Indonesia, dan ICCO Cooperation meluncurkan proyek bertajuk Promoting Green Economic Initiatives by Women and Youth Farmers in The Sustainable Agriculture Sector in Indonesia (Echo Green).
Peluncuran proyek Echo Green yang bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia dan diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen DDTT), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Direktur Yayasan Penabulu, Eko Komara menyampaikan, dengan dukungan dana dari Uni Eropa senilai Rp 16,6 miliar, proyek Echo Green akan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan sektor swasta untuk memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan. "Dukungan ini juga untuk memastikan keterlibatan perempuan dan petani muda dalam perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan," ujar Eko saat jumpa pers virtual bersama sejumlah wartawan di Depok, Jawa Bara, kemarin.
Menurut Eko, proyek ini akan memberikan dukungan teknis kepada 120 CSO, 100 petani perempuan, 100 petani muda, dan 100 desa di delapan kecamatan di tiga kabupaten di Indonesia, yaitu Padang Pariaman (Sumatra Barat), Grobogan (Jawa Tengah), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Proyek tersebut akan berakhir pada 2022.
"Kami mendukung ekonomi hijau yang inovatif dengan perempuan dan kaum muda berada di garis depan. Echo Green dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di daerah," kata Echo.
Dia menamahkan, perempuan dan kaum muda memiliki peran penting dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Kedua kelompok ini menjadi motor pembangunan di era Teknologi Informasi 4.0.
Echo Green berambisi meningkatkan ekonomi hijau, khususnya di bidang pertanian sebagai sektor andalan lapangan kerja yang berkelanjutan, mewujudkan kedaulatan dan keberlanjutan pangan serta memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif bagi semua pihak.