REPUBLIKA.CO.ID,PAMEKASAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, Tahun 2020 ini memperbaiki 644 rumah tidak layak huni milik warga yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Kelola pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkab Pamekasan Didiek Roeswandy anggaran perbaikan rumah tidak layak huni tersebut berasal dari sumber berbeda.

"Ada dari APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat atau APBN," katanya, Rabu (14/10).

Masing-masing rumah dianggarkan sebesar Rp17,5 juta dan pengerjaannya bekerja sama dengan dengan personel TNI.

Dari 644 rumah tidak layak huni (RTLH) itu, sebanyak 130 unit di antaranya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) atau pemerintah pusat, 464 unit rumah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Pemekasandan sisanya merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Timur.

"Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 50 persen, dan akhir tahun ini selesai, maksimal awal Desember 2020 ini," katanya.

Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga, mengingat di kabupaten ini, angka kemiskinan masih tergolong tinggi.

Sebelumnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkab Pamekasan merilis, total jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan mencapai 7.677 unit.

Dengan adanya perbaikan pada 644 RTLH tahun ini, maka jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pamekasan berkurang menjadi 7.033 unit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika