REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak yakin tuduhan soal penunggang demo RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang disampaikan oleh pemerintah dialamatkan kepada dirinya dan Partai Demokrat. Ia merasa tidak mungkin jajaran pemerintah dan instrumennya menuduh dirinya demikian.
"Saya kok enggak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya musuh negara, saya kira tidaklah," kata SBY dalam video yang diunggah di akun Youtube-nya dan telah dikonfirmasi Republika.co.id pada Senin (12/10).
Untuk meluruskan kabar ini, SBY meminta agar soal tuduhan penunggang demo sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disampaikan secara jelas. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi gerakan massa.
"Kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga kemudian ya tidak baik kesana kemari beritanya," kata Mantan Ketua Umum Demokrat itu.
Lebih bagus, kata SBY, lebih baik pemerintah melakukan penegakkan hukum yang jelas bila memang ada pihak yang menunggangi, membiayai dan oleh negara dianggap sebagai kejahatan. Sehingga, tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
"Kalau tidak, nanti negara dikira melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust ke pemerintahan kita dalam melaksanakan tugasnya," kata SBY.
"Kalau rakyat menganggap 'Ini kok negara main tuduh' pemerintah menjadi tidak bagus," ujar SBY, melanjutkan.
SBY mengaku tak mengetahui siapa yang dimaksud pemerintah menunggangi demo RUU Ciptaker. Munculnya spekulasi bahwa Demokrat menjadi penunggang demo ini juga dinilai SBY tidak berdasar.
Ia mengakui, munculnya tuduhan ini bisa saja dikait-kaitkan dengan sikap Partai Demokrat yang memilih walk out dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Namun, kata SBY, Partai Demokrat hanya sebatas mengungkapkan ketidaksetujuannya.
"Yang paling bisa menjawab dan klarifikasi semua semua ini ya beliau beliau (pemerintah). Saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah pemimpin negeri ini," kata SBY menegaskan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto sebelumnya menuding banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena di sponsori oleh seseorang.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga, Kamis (8/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika