REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Fergi Nadira, Sapto Andika Candra, Antara
Pemerintah menyatakan sudah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 untuk 135 juta warga negara Indonesia hingga 2021. Pemerintah akan terus mendorong pengadaan vaksin hingga bagi setidaknya 160 juta masyarakat sampai tahun 2022.
"Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah secure untuk kebutuhan 135 juta orang dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta (dosis). Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (12/10).
Pemerintah juga telah membuat pemetaan sasaran prioritas penerima vaksin Covid-19. "Kemudian sasaran penerima vaksin, pemerintah merencanakan penerima vaksin itu di garda terdepan itu, seperti paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik 3,4 juta orang dengan kebutuhan vaksin 6,9 juta dosis," ungkap Airlangga.
Rinciannya, garda terdepan seperti medis dan paramedis contact tracing, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis, masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis, seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
Selain itu, aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis, peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis, masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis. Total orang yang menjadi sasaran penerima vaksin 160 juta orang dan jumlah vaksin yang disediakan 320 juta dosis.
Vaksinasi akan diberikan sebanyak dua dosis sehingga total kebutuhan vaksin mencapai 320 juta dosis vaksin. Selain dari pemerintah, lanjut Airlangga Hartarto, vaksinasi juga akan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kerja sama untuk vaksinasi mandiri.
“Jadi ada dua langkah yaitu diberikan pemerintah dan sisanya vaksin mandiri, seluruhnya dikontrol Kementerian Kesehatan dan Bio Farma berdasarkan Perpres yang sudah ditandatangani Presiden,” kata Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Kegiatan vaksinasi, lanjut dia, tidak bisa dilakukan satu sekaligus. Upaya dilakukan secara bertahap diperkirakan hingga tahun 2022 yang juga melibatkan 11 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
"Terkait dengan pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pemerintah sudah menyiapkan pengadaan vaksin dan sekarang Menteri Kesehatan maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan Astra Zeneca dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta (dosis) dan untuk itu diperlukan down payment sebesar 50 persen atau 250 juta dolar AS," katanya. Nilai 250 juta dolar AS itu adalah Rp 3,7 triliun.
Selain itu, dilakukan finalisasi dengan beberapa penyuplai. "Kemudian juga finalisasi dengan beberapa supplier atau beberapa provider vaksin seperti Sinovac, kita sudah punya jadwal detail pengadaan 143 juta dosis dan ini seluruhnya nanti awalnya bekerja sama dengan Bio Farma, dan Sinopharm itu sekitar 2020 15 juta (dosis), kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu (dosis) di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta (dosis) dan Astra Zeneca di mana utk Bio Farma akan melakukan pembelian di awal, terutama bahan baku yang akan diproduksi," jelas Airlangga.
Beberapa perusahaan pembuat vaksin telah menyampaikan komitmen untuk memasok vaksin, seperti Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Pembelian dan penyerahan vaksin akan dilakukan setelah uji klinis fase tiga diselesaikan. Beberapa perusahaan lain yang masih dalam tahap pembicaraan, seperti AstraZeneca, Novavas, Pfizer, dan CEPI.
"Down payment sudah untuk Astra Zenica, yang lain sedang dalam pembahasan. Memang benar Pak Menkes, Menteri BUMN, dan Ibu Menlu sedang dalam perjalanan untuk pembahasan secara lebih detail," katanya.
Pembelian vaksin memerlukan pembayaran uang muka, Perpres No 99/2020 memberikan dasar pemerintah untuk melakukan pembayaran uang muka dalam pembelian vaksin yang masih dalam tahap penyelesaian uji klinis. Dana untuk pembelian vaksin sudah dianggarkan dan menjadi bagian dari anggaran PEN.
Dari Sinovac itu diperkirakan 2020 bisa mendapatkan sekitar 18 juta dosis dan pada 2021 sekitar 125 juta dosis. "Dari Sinopharm itu diperkiriakan Desember itu 15 juta (dosis) dan tahun depan 50 juta (dosis), sedangkan Cansino itu direncanakan tahun depan 15 juta (dosis) dan Astrazenica 100 juta (dosis). Terkait dengan Bio Farma jadwal detil dan kebutuhan anggaran untuk Bio Farma," katanya.
Terkait dengan vaksin Merah Putih, Menristek, Menkes, Menkeu tengah memastikan ketersediaan anggaran SDM dan sarana prasarana untuk menjamin kelancaran pengembangan vaksin tersebut sampai produksi selesai ditargetkan pada pertengahan 2021.
Pada Senin (12/10), Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan tim Kementerian Kesehatan RI akan berangkat menuju London, Inggris, dan dilanjutkan ke Jenewa, Swiss. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin Covid-19 dalam rangka kerja sama vaksin bilateral.
"Tujuan utama dari perjalanan ini antara lain, mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin Covid-19 dalam rangka kerja sama vaksin bilateral," ujar Menlu Retno dalam jump pers media secara daring, Senin (12/10).
Di sisi lain, kata Retno tujuan keberangkatan adalah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selain itu, rombongan pemerintah RI akan bertemu Dirjen GAVI dan CEPI dalam rangka COVAC facilities untuk membahas kerja sama vaksin.
"Tidak lain ini dalam konteks multilateral," ujarnya. Menlu Retno mengatakan, selain itu, tujuan lain dari perjalanannya kali ini adalah untuk mendorong penguatan kerja sama jangka menengah dan jangka panjang.
Kerja sama itu adalah antara Biofarma dengan mitranya di luar negeri termasuk dalam konteks multilateral. "Selama perjalanan nanti saya juga akan melakukan pertemuan dengan para mitra saya yaitu di Inggris dengan Menteri Luar Negeri Inggris sementara di Swiss adalah dengan wakil Presiden Swiss dan beberapa perusahaan dari Swiss," ujar Menlu Retno.
"Dari dua negara tersebut kami akan update hasil dari kunjungan kedua negara tersebut," ujarnya menambahkan.
Upaya Indonesia untuk menekan laju Covid-19 juga dilakukan dengan riset di bidang testing, tracing dan treatment (3T). Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset Nasional dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia sudah mulai memproduksi alat tes cepat mencapai 350.000 unit per bulan dan diperkirakan bulan depan sudah bergerak naik menuju 1 sampai 2 juta per bulan.
"Dan ini sudah diproduksi oleh 3-4 perusahaan swasta yang tiga sudah memulai dan kemudian ditambah yang keempat sehingga kita berharap bisa mencapai 2 juta per bulan," ujar dia.
Dia mengatakan Presiden memberikan arahan agar penggunaan rapid test untuk Covid-19 benar-benar mengutamakan hasil inovasi atau produksi dalam negeri, sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan impor. Dia menekankan karena rapid test bersifat antibodi maka sensitivitasnya tinggi tapi spesifitasnya kurang tinggi, sehingga tingkat akurasinya kadang tidak bisa diandalkan untuk menjadi bagian testing, dan memang difokuskan sebagai skrining.
Dia menyampaikan untuk membantu skrining yang lebih akurat, sekaligus membantu testing, pihaknya melaporkan kepada Presiden dua buah inovasi dalam negeri yang diperkirakan nanti bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap PCR test dan juga solusi untuk skrining yang lebih baik. Yang pertama yaitu GeNose yang dihasilkan oleh Universitas Gadjah Mada, di mana GeNose ini mampu mendeteksi keberadaan virus Covid-19 dengan menggunakan hembusan napas. Menurut Bambang, pendekatan ini bisa menghasilkan upaya skrining dan deteksi lebih cepat, lebih murah serta lebih akurat.
Berdasarkan uji klinis tahap pertama di sebuah RS di Yogyakarta, tingkat akurasi GeNose dibandingkan PCR test mencapai 97 persen. "Saat ini kami sedang melakukan uji klinis yang lebih luas lagi di berbagai rumah sakit, sehingga kalau tingkat akurasi yang tinggi mendekati 100 persen, maka GeNose ini bisa menjadi solusi skrining yang nantinya akan mengurangi ketergantungan terhadap PCR test," ujarnya.
Inovasi kedua yakni yang tengah dikerjakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu RT-LAMP yang dapat menjadi sebuah alat rapid swab test(tes usap cepat) Jika tes usap biasanya membutuhkan waktu lama dan memerlukan laboratorium, maka RT-LAMP dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat di bawah satu jam dan tanpa menggunakan laboratorium BSL 2.
"Dan kemudian tes usap cepat (rapid swab test) ini tentunya juga bisa menjadi solusi bagi rumitnya testing yang menggunakan PCR. Jauh lebih cepat, lebih murah dan juga tingkat akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.
Sementara itu terakhir mengenai treatment, Bambang mengatakan dirinya melaporkan kepada Presiden mengenai plasma konvalesen yang sudah melakukan uji klinik fase 1, di mana di dalam uji klinik fase 1 itu tidak ditemukan efek samping yang serius dari terapi tersebut. Dan apabila ada kejadian kematian yang terjadi pada pasien yang sedang menjalani uji klinis tersebut, kata dia, bukan karena kegagalan terapi, tetapi karena memang penyakit bawaan yang sangat berat.
"Karena itu rekomendasi yang dikeluarkan dari uji klinis tahap pertama yaitu terapi ini sebaiknya diberikan kepada pasien kategori sedang, jangan diberikan kepada pasien kategori berat," ucapnya.
Dia mengungkapkan sebagai produk dari plasma konvalesen ini, lembaga Eijkman juga sedang mengerjakan suatu metode yang dinamakan Elisa. Metode ini bisa mengukur kadar antibodi spesifik untuk Covid-19, yang muncul baik dari donor plasma pasien Covid-19 maupun nanti ketika vaksinasi sudah mulai dilakukan.
"Maka Elisa ini bisa mengukur apakah setelah vaksinasi seseorang itu berhasil mengeluarkan antibodi dan apakah kadar antibodi sesuai yang diharapkan. Artinya yang bisa menangkal Covid-19," ungkapnya.
Saat ini upaya menekan laju kasus Covid-19 diprioritaskan di 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 dan menyumbang 30 persen total kasus aktif nasional. Ke-12 daerah tersebut yakni Kota Ambon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
“Saya juga minta dua minggu kedepan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional,” ujar Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, penanganan Covid di dua dari 10 provinsi prioritas sebelumnya dinilai telah menunjukan perbaikan. Jokowi mengatakan, dua provinsi yakni Jawa Timur dan Sulawesi Selatan itu pun bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya dalam mengendalikan kasus Covid-19.
Namun, ia meminta delapan provinsi prioritas lainnya agar diawasi secara ketat baik pemeriksaan, pelacakan, dan juga perawatannya. “Saya minta tetap yang delapan provinsi prioritas dimonitor secara ketat. Kemudian testing, tracing dan treatment-nya terus diperbaiki. Sehingga gap antara provinsi yang satu dengan yang lain terutama mengenai testing bisa kita kejar dengan baik,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
