REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Keterlibatan siswa SMA dan SMK di Kota Semarang dalam aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (7/10), disesalkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah tersebut juga prihatin karena aksi unjuk rasa tersebut menjurus pada aksi perusakan fasilitas pemerintah hingga harus dibubarkan paksa aparat kepolisian Polrestabes Semarang.
"Karena mereka itu--sebenarnya--tidak tahu substansi yang disuarakan dalam aksi," ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menjenguk para peserta aksi yang diamankan oleh aparat kepolisian di Mapolrestabes Semarang, Rabu malam.
Menurutnya, para siswa SMA/ SMK tersebut semestinya tidak ada di tengah-tengah massa buruh dan bergabung dalam aksi menolak Undang Undang Cipta Kerja tersebut. Namun lebih baik diedukasi secara benar.
"Karena SMA/ SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” lanjut Ganjar.
Gubernur yang tiba-tiba mendatangi Mapolrestabes Semarang, menjelang larut malam tersebut juga sempat menemui dan mengajak dialog sejumlah siswa maupun para buruh yang ikut diamankan oleh aparat kepolisian tersebut.
Para siswa yang diamankan umumnya mengaku hanya ikut- ikutan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bahkan ketika ditanya tuntutan demo, mereka juga mengaku tak tahu.
Karena setelah bangun tidur, di rumah sepi dan di handphone mereka ramai status perihal rencana aksi massa hingga mereka ikut bergabung. Ada juga yang siswa yang mengaku ikut-ikutan demo karena kebetulan, setelah mereka melihat sejumlah siswa lain juga bergabung dengan massa aksi.
"Mereka itu tidak mudeng apa-apa dan hanya ikut- ikutan demo bergabung dengan buruh dan mahasiswa dalam aksi menolak menolak RUU Cipta Kerja. Namun sebenarnya mereka juga tidak tahu isinnya apa,” kata Ganjar menirukan jawaban para siswa.
Sedangkan kepada kelompok buruh gubernur juga menyempatkan untuk berdialog. Motivasi mereka ikut demo ternyata karena takut tidak diberi pesangon ketika terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tempatnya bekerja.
Gubernur juga menambahkan, para buruh, mahasiswa dan pelajar tersebut sebetulnya tidak harus 'menginap' di kantor polisi dan aksi unjuk rasa yang menjurus perusakan tersebut sebenarnya bisa dihindari jika mereka mau mengedepankan komunikasi.
Sejak awal dia juga sudah mendorong agar Pemerintah Pusat dan DPR RI melakukan sosialisasi dan desiminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi Undang Undang Cipta Kerja tersebut. Maka keributan seperti di Semarang tidak sampai terjadi dan siswa SMA/SMK tidak turut terlibat.
Kalau kemudian masih ada warga yang tak setuju coba komunikasi dan kalau kemudian masih tetap tidak bisa tempuh cara- cara konstitusional, melalui judicial review. Sehingga semuanya menjadi lebih tertib.
Kalau kemudian cara- cara yang digunakan justru merusak dan kemudian memancing ada anak- anak saya (red; siswa SMA/ SMK) ikut- ikutan kan kashian juga mereka,” tandas Gubernur Jawa Tengah.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak Undang Undang Cipta Kerja yang digelar di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah berujung kericuhan, setelah massa aksi sempat merobohkan pintu pagar gerbang utama kantor wakil rakyat tersebut.
Akibatnya aparat Polretabes Semarang membubarkan paksa aksi tersebut dan mengamankan ratusan massa aksi yang diduga menjadi provokator tindakan yang menjurus perusakan tersebut. Beberapa massa aksi yang diamankan ternyata ada yang berstatus siswa SMA dan SMK di Kota Semarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
